Ketua MUI Minta Presiden Prabowo Tarik Diri dari Board of Peace karena Dinilai Tidak Berpihak pada Palestina

 

Repelita Jakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia Cholil Nafis menyampaikan permintaan resmi kepada Presiden Republik Indonesia mengenai keikutsertaan negara dalam forum internasional.

Melalui sebuah unggahan di platform media sosial, Cholil meminta agar Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan untuk menarik diri dari keanggotaan Board of Peace.

Menurut pandangannya, keikutsertaan Indonesia dalam lembaga yang digagas mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut tidak menguntungkan Palestina.

Dia menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia justru akan dipersepsikan sebagai bentuk ketidakberpihakan terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Cholil menjelaskan bahwa komposisi keanggotaan forum tersebut dinilai tidak seimbang karena melibatkan Perdana Menteri Israel.

Sementara itu, tidak ada perwakilan resmi dari Palestina yang dilibatkan dalam struktur keanggotaan Board of Peace.

Hal ini dianggap sebagai sebuah ketidakadilan dalam upaya penyelesaian konflik yang sedang berlangsung di wilayah tersebut.

Selain masalah representasi, Cholil juga menyoroti besaran biaya keanggotaan yang harus ditanggung oleh setiap negara peserta.

Setiap anggota diwajibkan untuk mengeluarkan dana sebesar satu miliar dolar Amerika atau setara dengan sekitar enam belas koma delapan triliun rupiah.

Menurutnya, sangat tidak wajar apabila Indonesia harus mengeluarkan dana sebesar itu untuk sebuah forum yang dianggap tidak adil.

Presiden Prabowo Subianto diketahui telah menandatangani piagam pendirian Board of Peace dalam pertemuan Forum Ekonomi Dunia.

Penandatanganan tersebut dilakukan di kota Davos, Swiss, dengan dihadiri oleh berbagai pemimpin negara dari seluruh dunia.

Forum ini awalnya dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi proses rekonstruksi Jalur Gaza pasca konflik bersenjata.

Namun mandatnya kemudian diperluas mencakup penyelesaian berbagai konflik internasional secara lebih umum.

Sebanyak sembilan belas kepala negara dan pemerintahan hadir dalam acara penandatanganan piagam pendirian tersebut.

Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ditunjuk sebagai ketua dari Board of Peace yang baru dibentuk.

Dalam pidatonya, Trump menyatakan bahwa lembaga ini akan menjadi salah satu institusi terpenting dalam sejarah dunia.

Dia juga mengklaim bahwa Board of Peace akan berhasil membangun kembali Gaza dengan lebih baik dari sebelumnya.

Namun klaim tersebut dibantah oleh berbagai media internasional yang melaporkan bahwa pelanggaran gencatan senjata masih terus terjadi.

Ratusan warga sipil Palestina dilaporkan masih menjadi korban dalam konflik yang berlangsung hingga saat ini.

Distribusi bantuan kemanusiaan juga masih mengalami banyak kendala dan hambatan di lapangan.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan Board of Peace menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa, Trump memberikan jawaban yang terbuka.

Dia menyatakan bahwa hal tersebut sangat mungkin terjadi seiring dengan perkembangan dan efektivitas lembaga baru ini.

Berbagai kalangan di Indonesia terus mengawasi perkembangan kebijakan luar negeri pemerintah terkait isu Palestina.

Dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina telah menjadi konsensus nasional yang dijaga oleh berbagai elemen masyarakat.

Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat sipil dalam mengambil keputusan strategis.

Dialog yang konstruktif antara pemerintah dan berbagai elemen bangsa dinilai penting untuk menjaga kesatuan pandangan.

Isu Palestina memang telah menjadi perhatian utama masyarakat Indonesia selama beberapa dekade terakhir.

Solidaritas terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina telah mengakar kuat dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa.

Setiap kebijakan luar negeri yang menyangkut Palestina pasti akan mendapatkan sorotan dan tanggapan dari berbagai pihak.

Pemerintah melalui kementerian terkait diharapkan dapat memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai langkah-langkah yang diambil.

Transparansi dalam proses pengambilan keputusan akan membantu masyarakat memahami pertimbangan yang melatarbelakangi kebijakan tersebut.

Dengan demikian, diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung perjuangan Palestina.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga