Repelita [Jakarta] - Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu memberikan catatan penting mengenai kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan data terbaru. Melalui unggahan di akun media sosial X pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026, dia menyebutkan bahwa realisasi penerimaan pajak menunjukkan shortfall atau kekurangan yang terburuk selama ini.
Said Didu merespons data yang disajikan oleh ekonom Awalil Rizky mengenai realisasi sementara Pajak Penghasilan pada tahun 2025 sebesar 915,3 triliun rupiah. Angka tersebut hanya mencapai 75,69 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan sebesar 1.209,3 triliun rupiah, sehingga terjadi selisih negatif yang signifikan.
Menurut analisis Said Didu, kondisi shortfall yang dialami Indonesia saat ini merupakan yang terburuk dalam pencapaian target fiskal. Dia menjelaskan bahwa shortfall mengacu pada kekurangan atau selisih negatif antara target yang diharapkan dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam periode tertentu.
Dari data tersebut, Said Didu menyimpulkan bahwa penghasilan perusahaan dan rakyat mengalami penurunan atau tidak tercapai sekitar dua puluh lima persen dari target yang ditetapkan. Penurunan ini menunjukkan adanya kontraksi dalam aktivitas ekonomi yang berdampak pada kemampuan pembayaran pajak oleh wajib pajak individu maupun korporasi.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai nasib target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen yang telah ditetapkan pemerintah. Said Didu mempertanyakan bagaimana target ambisius tersebut dapat dicapai ketika indikator penerimaan pajak, yang merefleksikan aktivitas ekonomi riil, justru menunjukkan performa yang kurang optimal.
Sebelumnya, ekonom Awalil Rizky menjelaskan bahwa Pajak Penghasilan merupakan pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima, termasuk keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan sumber penghasilan lainnya. Data penerimaan pajak ini menjadi indikator penting untuk mengukur kesehatan perekonomian suatu negara.
Awalil Rizky secara tegas menyatakan bahwa shortfall yang dialami Indonesia berdasarkan data Pajak Penghasilan tahun 2025 merupakan yang terburuk selama ini. Pernyataan ini mengonfirmasi kekhawatiran mengenai perlambatan ekonomi yang tercermin dari menurunnya kemampuan bayar pajak masyarakat dan pelaku usaha.
Penurunan penerimaan pajak memberikan sinyal bahwa terjadi penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan, baik di sektor korporasi maupun rumah tangga. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam mendanai berbagai program pembangunan dan kebijakan fiskal yang telah direncanakan.
Target pertumbuhan ekonomi delapan persen yang ambisius memerlukan dukungan dari berbagai sektor ekonomi dengan kinerja yang solid. Data shortfall penerimaan pajak menjadi peringatan bahwa mungkin terdapat kesenjangan antara ekspektasi pertumbuhan dengan kondisi riil di lapangan yang perlu segera diatasi.
Pemerintah diharapkan dapat melakukan evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya shortfall dalam penerimaan pajak. Analisis ini penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna mengantisipasi dampak lebih lanjut terhadap perekonomian nasional.
Hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah mengenai catatan yang disampaikan oleh Muhammad Said Didu dan Awalil Rizky. Masyarakat dan pelaku usaha menantikan penjelasan dan langkah-langkah konkret untuk mengatasi tantangan ekonomi yang tercermin dari data penerimaan pajak tersebut.
Catatan kritis dari mantan pejabat tinggi pemerintah ini menjadi bagian dari pengawasan publik terhadap kinerja ekonomi nasional. Transparansi data dan respons yang tepat terhadap indikator ekonomi yang kurang optimal diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan perekonomian negara.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
