Rocky Gerung Nilai Isu Ijazah Jokowi Masuk Babak Pembuktian Akademis dan Hukum

Repelita Jakarta - Pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa isu terkait keabsahan ijazah mantan Presiden Joko Widodo telah memasuki babak baru yang lebih substantif. Dalam pernyataannya melalui kanal YouTube pribadi, Rocky menilai persoalan ini tidak lagi sekadar menjadi bahan perdebatan publik melainkan telah bergerak menuju ranah pembuktian akademis dan hukum.

Rocky Gerung menyatakan kesiapannya untuk tampil sebagai saksi ahli apabila perkara tersebut benar-benar berlanjut ke proses persidangan formal. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa polemik yang telah berlangsung cukup lama tersebut berpotensi memasuki fase litigasi dengan melibatkan ahli di bidang metodologi penelitian.

Menurut analisis Rocky, kegelisahan yang dialami Joko Widodo saat ini tidak hanya berkaitan dengan kelangsungan dinasti politiknya, tetapi juga menyangkut transparansi dokumen pendidikan yang selama bertahun-tahun tidak dibuka untuk verifikasi publik. Situasi ini dinilai telah berubah setelah Komisi Pemilihan Umum menyerahkan salinan ijazah kepada Roy Suryo dan tim peneliti.

Rocky Gerung menduga bahwa Roy Suryo dan rekan-rekannya tidak akan berhenti pada analisis internal semata melainkan berpotensi melibatkan laboratorium forensik independen untuk memastikan keaslian dokumen tersebut. Dokumen yang diserahkan oleh KPU justru dianggap memperkuat indikasi ketidakjelasan yang selama ini dipertanyakan berbagai pihak.

Persoalan ini seharusnya ditempatkan dalam ranah akademis dan administrasi negara, bukan sekadar menjadi bahan perang opini di ruang publik. Rocky mengkritik sikap sebagian pendukung Joko Widodo yang hanya mengandalkan keyakinan tanpa didukung metodologi pembuktian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penggunaan jalur hukum untuk menangani pihak-pihak yang mempertanyakan keabsahan ijazah dinilai dapat menghambat perkembangan riset akademis dan memperkeruh iklim demokrasi. Menurut Rocky, persoalan ini seharusnya disikapi sebagai bagian dari hak warga negara untuk meminta pertanggungjawaban dari pemimpin yang pernah mereka pilih.

Isu ijazah Joko Widodo tidak dapat dipisahkan dari berbagai persoalan lain yang menyangkut keluarga mantan presiden tersebut. Polemik ini berkelindan dengan sorotan terhadap dokumen pendidikan anggota keluarga lainnya serta berbagai proyek yang diduga melibatkan kerabat di Sumatera Utara.

Rocky Gerung mengaitkan pertemuan antara Joko Widodo dan Presiden petahana sebagai upaya untuk meredakan ketegangan politik yang membelit keluarga mantan presiden tersebut. Pertemuan tersebut dinilai bukan sekadar agenda silaturahmi biasa melainkan mengandung dimensi politis yang lebih kompleks.

Pendalaman terhadap isu ini menurut Rocky sebenarnya merupakan tuntutan publik terhadap kejujuran moral seorang mantan pemimpin negara. Persepsi masyarakat tentang janji-janji yang tidak terealisasi telah membentuk ketidakpercayaan yang mendalam terhadap figur Joko Widodo.

Argumen bahwa pembukaan dokumen pendidikan dapat memicu kekacauan nasional dinilai sebagai dalih yang tidak memiliki dasar kuat. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban dari pemimpin yang pernah mereka berikan mandat melalui proses pemilihan umum.

Polemik ijazah Joko Widodo telah menjadi pembicaraan luas di berbagai ruang diskusi masyarakat, mulai dari percakapan informal hingga forum akademis. Selama tidak ada penjelasan yang tuntas dan transparan, isu ini akan terus membayangi lanskap politik nasional dan menjadi ujian terhadap praktik etika demokrasi di Indonesia.

Rocky Gerung menegaskan bahwa permintaan klarifikasi ini lahir dari posisi Joko Widodo sebagai mantan pejabat publik, bukan sebagai individu biasa. Dalam konteks demokrasi, pertanyaan dari warga negara terhadap pemimpinnya merupakan bagian dari mekanisme check and balance yang sehat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga