Rekrutmen Kominfo Dinilai Paling Aneh Tahun Ini, Pakar AI Soroti Unggah Data Pribadi ke Folder Publik

Repelita Jakarta - Proses rekrutmen Kementerian Komunikasi dan Digital mendapatkan sorotan tajam dari seorang pakar kecerdasan buatan.

Abil Sudarman, yang juga menjabat sebagai Direktur Penelitian Kecerdasan Buatan Nasional, memberikan penilaian kritis terhadap mekanisme penerimaan pegawai.

Dalam sebuah video yang dibagikan melalui platform media sosial, dia menyebut sistem rekrutmen tersebut sebagai yang paling aneh di tahun ini.

Proses pengumpulan dokumen lamaran yang dialihkan ke layanan penyimpanan daring menjadi pokok permasalahan utama.

Pelamar diarahkan untuk mengunggah berbagai berkas pribadi ke dalam folder yang dapat diakses secara terbuka oleh siapa saja.

Dokumen yang diminta mencakup informasi sensitif seperti kartu identitas, surat keterangan sehat, hingga ijazah pendidikan.

Setiap orang yang mengakses folder tersebut dapat melihat dan mengunduh data pribadi milik pelamar lainnya tanpa batasan.

Kondisi ini dinilai sangat berisiko karena berpotensi melanggar undang-undang perlindungan data pribadi.

Abil menyoroti ironi dimana kementerian yang mengusulkan regulasi perlindungan data justru melakukan praktik yang bertentangan.

Dalam videonya, dia mengakui keberaniannya menyampaikan kritik ini meski memahami risiko pemblokiran akun media sosial.

Sebagai solusi, dia menawarkan platform rekrutmen digital yang lebih aman dan efisien untuk digunakan secara gratis.

Sistem yang ditawarkan dilengkapi dengan teknologi kecerdasan buatan untuk proses seleksi yang lebih terstruktur.

Kritik ini muncul di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi di era digital.

Setiap instansi pemerintah diharapkan dapat menjadi teladan dalam penerapan prinsip keamanan informasi.

Mekanisme rekrutmen yang transparan dan aman seharusnya menjadi standar minimal dalam penerimaan pegawai.

Pelamar kerja berhak mendapatkan jaminan bahwa data pribadi mereka akan diamankan dengan sistem yang memadai.

Kebocoran data dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk berbagai tindakan melawan hukum.

Perlindungan informasi menjadi semakin penting mengingat kerentanan sistem digital terhadap penyalahgunaan.

Pemerintah perlu terus melakukan evaluasi terhadap sistem pengelolaan data di seluruh instansi.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi sangat diperlukan untuk mendukung sistem yang lebih aman.

Masyarakat diharapkan dapat aktif memberikan masukan konstruktif terhadap kebijakan pemerintah.

Transparansi dalam pengelolaan rekrutmen akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Setiap temuan dan kritik seharusnya disikapi sebagai masukan berharga untuk perbaikan sistem.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dapat menghasilkan solusi yang lebih baik untuk kepentingan bersama.

Perbaikan sistem rekrutmen menjadi penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Dengan demikian, diharapkan tercipta sistem yang tidak hanya efisien tetapi juga melindungi hak privasi setiap warga negara.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga