
Repelita Jakarta - Direktur Penelitian Kecerdasan Buatan Nasional sekaligus kreator konten, Abil Sudarman, memberikan kritik terhadap mekanisme rekrutmen yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
Melalui sebuah video yang diunggah di platform media sosial, Abil memberikan julukan khusus kepada proses penerimaan pegawai yang dijalankan oleh kementerian tersebut.
Menurut pengamatannya, sistem rekrutmen untuk lowongan pengadaan jasa lainnya perorangan di lingkungan kementerian dinilai sangat tidak lazim.
Abil menjelaskan bahwa masalah utama terletak pada mekanisme pengumpulan dokumen lamaran yang dialihkan ke layanan penyimpanan daring.
Pelamar diarahkan untuk mengunggah berbagai dokumen pribadi ke dalam sebuah folder yang dapat diakses secara terbuka.
Dokumen yang diminta mencakup curriculum vitae, fotokopi kartu identitas, surat lamaran kerja, hingga surat keterangan sehat jasmani dan rohani.
Selain itu, fotokopi ijazah pendidikan terakhir, transkrip nilai akademik, dan surat pengalaman kerja sebelumnya juga harus disertakan.
Masalah yang paling serius menurut Abil adalah semua folder pelamar dapat dilihat dan diakses oleh siapa saja tanpa pembatasan.
Setiap pelamar dapat dengan mudah membuka dan mengunduh dokumen pribadi milik pelamar lainnya yang juga melamar posisi yang sama.
Kondisi ini dinilai sangat berbahaya karena berpotensi besar melanggar undang-undang perlindungan data pribadi.
Abil menyoroti ironi bahwa kementerian yang mengusulkan undang-undang perlindungan data justru melakukan praktik yang bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan informasi.
Dia menyatakan bahwa tindakan membongkar data pribadi pelamar jelas-jelas melanggar ketentuan yang seharusnya dilindungi.
Dalam videonya, Abil mengakui bahwa dirinya mempertaruhkan akun media sosialnya dengan pengikut lebih dari seratus tiga puluh ribu orang.
Kekhawatiran tersebut muncul mengingat kementerian memiliki kewenangan untuk memblokir akun media sosial yang dianggap bermasalah.
Namun dia tetap bersikeras menyampaikan kritik konstruktif untuk perbaikan sistem rekrutmen pemerintah.
Sebagai bentuk solusi, Abil menawarkan perangkat lunak rekrutmen secara gratis kepada kementerian terkait.
Platform yang ditawarkan memungkinkan proses rekrutmen berjalan tanpa risiko kebocoran data pribadi pelamar.
Sistem tersebut juga dilengkapi dengan fitur wawancara menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk mempermudah seleksi.
Menurut Abil, penggunaan teknologi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam proses rekrutmen.
Kritik ini muncul di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi.
Setiap instansi pemerintah diharapkan dapat menjadi contoh dalam penerapan prinsip perlindungan data.
Mekanisme rekrutmen yang transparan dan aman seharusnya menjadi standar minimal dalam penerimaan pegawai.
Pelamar kerja berhak mendapatkan jaminan bahwa data pribadi mereka akan diamankan dengan baik.
Kebocoran data pribadi dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk berbagai keperluan melawan hukum.
Perlindungan data menjadi semakin penting di era digital dimana informasi dapat dengan mudah disalahgunakan.
Pemerintah melalui berbagai kementerian terkait harus terus melakukan evaluasi terhadap sistem pengelolaan data.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi juga diperlukan untuk mendukung sistem yang lebih aman.
Masyarakat pun diharapkan dapat lebih kritis dan aktif memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah.
Transparansi dalam pengelolaan rekrutmen akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Setiap temuan dan kritik konstruktif seharusnya disikapi sebagai masukan berharga untuk perbaikan sistem.
Dengan demikian, diharapkan tercipta sistem rekrutmen yang tidak hanya efisien tetapi juga melindungi hak privasi pelamar.
Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dapat menghasilkan solusi yang lebih baik untuk kepentingan bersama.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

