Repelita Jakarta - Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terus memicu reaksi keras di masyarakat.
Namun, pemantauan data media sosial mengungkap bahwa penolakan tersebut belum membentuk front persatuan yang solid.
Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi menyatakan bahwa meskipun suara penolakan terdengar gaduh dan penuh emosi, namun tidak pernah berhasil menyatu menjadi satu arus utama.
“Bagi mereka yang berharap Pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat, ada satu pesan penting dan tidak sepenuhnya nyaman dari data Drone Emprit, media sosial memang gaduh menolak, tetapi tidak pernah satu suara,” tulis Ismail Fahmi melalui akun X @ismailfahmi pada 8 Januari 2026.
Ia menjelaskan bahwa dalam dinamika politik, perpecahan opini justru sering menjadi peluang bagi kelompok elite untuk bergerak.
"Dan dalam politik, ketidaksatuan suara penolakan sering kali bukan tanda kemenangan, melainkan celah peluang,” ungkapnya.
Selama periode 5 Desember 2025 hingga 6 Januari 2026, topik ini menghasilkan lebih dari sepuluh ribu percakapan dengan total interaksi mencapai 9,19 juta di berbagai platform digital.
Meski volume besar, arah pembicaraan tetap terpisah-pisah tanpa konsensus jelas.
“Bagi sebagian publik, ini jelas kemunduran demokrasi. Namun bagi sebagian lainnya, ini solusi pragmatis,” papar Ismail Fahmi.
Data menunjukkan bahwa opini masyarakat terbelah antara kekhawatiran atas hilangnya hak langsung dengan pertimbangan praktis lainnya.
Di media daring konvensional, dari seribu enam ratus dua puluh sembilan artikel yang dipantau, mayoritas atau 52,6 persen bernada positif terhadap wacana tersebut.
“Media berperan sebagai ruang normalisasi wacana, bukan ruang pertarungan emosi,” katanya.
Narasi dominan di sana menekankan aspek penghematan biaya, keabsahan konstitusional, serta stabilitas sistem politik.
Sebaliknya, platform X menjadi pusat perlawanan paling vokal dengan 70,3 persen sentimen negatif dari sekitar tujuh ribu mentions.
Kata kunci yang sering muncul meliputi perampasan hak, kembalinya rezim otoriter, serta asosiasi dengan lembaga legislatif masa lalu.
“Masalahnya bukan pada kekuatan argumen, tetapi pada cakupan sosialnya. Twitter/X adalah ruang opini elite-digital. Ia nyaring, cepat viral, tetapi tidak selalu merepresentasikan mayoritas pemilih secara sosiologis,” tambahnya.
Di Facebook dan Instagram, pola sentimen cenderung lebih seimbang dengan angka negatif mendekati lima puluh persen.
“Ini berarti satu hal penting, publik tidak sepakat tentang apa yang salah dan apa solusinya,” jelas Ismail Fahmi.
Banyak masyarakat mengakui bahwa pemilihan langsung selama ini mahal, melelahkan, serta rentan konflik horizontal.
YouTube menampilkan distribusi relatif merata dengan 51 persen positif, sementara TikTok mencatat interaksi tertinggi dan sentimen positif mencapai 41,6 persen.
“Di sini, Pilkada oleh DPRD tidak selalu dibaca sebagai pengkhianatan demokrasi, melainkan sebagai opsi kebijakan yang sah untuk diperdebatkan,” ujarnya.
Ketika sebuah ide sudah masuk tahap perdebatan terbuka, secara politik itu berarti telah mendapat pijakan awal di benak publik.
Ismail Fahmi mengingatkan para pendukung pemilihan langsung bahwa situasi ini harus menjadi peringatan dini.
“Masalahnya bukan sekadar penolakan belum cukup keras, tetapi belum cukup menyatu,” tuturnya.
Perbedaan sudut pandang antara hak demokrasi dengan efisiensi serta trauma historis dengan kejenuhan politik membuat perlawanan sulit terkonsolidasi.
"Mereka hanya perlu ketiadaan perlawanan yang solid dan konsisten lintas platform,” katanya.
Kegaduhan di dunia maya sering disalahpahami sebagai dominasi opini masyarakat.
“Data menunjukkan sebaliknya. Kegaduhan tanpa konsensus justru membuka ruang keputusan elite,” pungkas Ismail Fahmi.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
