Repelita Banda Aceh - Pemerintah Provinsi Aceh kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi untuk kali ketiga karena proses pemulihan di berbagai wilayah masih memerlukan penanganan intensif dan wewenang khusus.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf secara resmi mengumumkan perpanjangan masa darurat selama empat belas hari mendatang.
"Saya selaku Gubernur Aceh menetapkan perpanjangan ketiga status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh selama 14 hari ke depan, terhitung mulai 9 hingga 22 Januari 2026," ujar Muzakir Manaf di Banda Aceh pada Kamis, 8 Januari 2026.
Pengumuman tersebut disampaikan saat ia memimpin rapat koordinasi secara daring dari posko utama penanganan bencana di kantor gubernur.
Keputusan ini diambil setelah melalui pembahasan mendalam dengan pemerintah pusat serta merujuk pada surat rekomendasi resmi dari Menteri Dalam Negeri tertanggal 7 Januari 2026.
Berbagai kondisi di lapangan menjadi pertimbangan utama, termasuk masih banyaknya daerah yang terputus aksesnya akibat kerusakan infrastruktur.
Selain itu, kapasitas produksi kebutuhan pokok di tingkat kabupaten dan kota terdampak masih terbatas.
Kebutuhan untuk segera mengembalikan fungsi layanan publik serta administrasi pemerintahan juga menjadi prioritas mendesak.
Dengan status darurat yang diperpanjang, pemerintah daerah mendapatkan dasar hukum yang lebih kuat untuk mempercepat berbagai program pemulihan.
Prioritas utama mencakup pembersihan material sisa bencana di lingkungan warga.
Distribusi bantuan kebutuhan dasar kepada masyarakat terdampak juga akan terus digenjot.
Layanan kesehatan bagi korban bencana tetap menjadi fokus perhatian khusus.
Perbaikan jalur akses vital bagi mobilitas masyarakat akan dilakukan secara masif hingga mencapai tingkat desa atau gampong yang sulit dijangkau.
Muzakir Manaf kembali menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menghadapi situasi ini.
Ia mengajak seluruh instansi pemerintahan daerah, pemerintah kabupaten dan kota, aparat keamanan, relawan, sektor swasta, serta masyarakat luas untuk bersatu padu mempercepat proses pemulihan.
Tujuannya agar kegiatan pendidikan, pemukiman, fasilitas umum, serta aktivitas ekonomi warga dapat kembali berjalan seperti sedia kala.
Perhatian khusus diberikan pada rehabilitasi infrastruktur penghubung antarwilayah.
"Saya juga menginstruksikan agar pemulihan jalan dan jembatan di wilayah terdampak segera dilaksanakan, sehingga konektivitas masyarakat dapat kembali normal," katanya.
Seluruh bupati dan wali kota di Aceh juga diarahkan untuk segera menyusun dokumen rencana rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana.
Dokumen tersebut ditargetkan selesai paling lambat pada pekan ketiga Januari 2026 sebagai panduan pembangunan kembali yang lebih tangguh terhadap risiko serupa di masa mendatang.
"Kepada seluruh masyarakat Aceh yang terdampak, kami menyampaikan empati dan dukungan penuh. Pemerintah akan terus hadir, bekerja, dan memastikan proses pemulihan berjalan sebaik-baiknya," tutur Muzakir Manaf.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
