Repelita Jakarta - Pengacara yang mewakili Roy Suryo dan kawan-kawan, Ahmad Khozinudin, menyatakan adanya indikasi manuver politik terstruktur dari Presiden Joko Widodo dalam merespons polemik seputar isu ijazah.
Pernyataan ini disampaikannya dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2026.
Menurut analisisnya, langkah-langkah yang diambil oleh kubu Jokowi berpotensi memecah belah konsolidasi hukum yang sedang dibangun.
Dia mengidentifikasi setidaknya dua strategi politik utama yang menurutnya mudah untuk dibaca dari pola tindakan pihak lawan.
Strategi pertama yang disebutkan adalah politik ekstensifikasi kasus, yaitu upaya memperluas cakupan persoalan dari sekadar masalah dokumen menjadi isu politik yang lebih luas.
Caranya dengan menyebarkan narasi bahwa ada figur besar yang berada di balik Roy Suryo dan rekan-rekannya.
“Targetnya agar kasus ijazah palsu bergeser ke isu politik yang bertujuan mendowngrade posisi Jokowi sekaligus dengan motif agar posisi Gibran Rakabuming dapat digantikan,” ujar Ahmad Khozinudin.
Narasi tersebut kemudian dikaitkan dengan latar belakang Roy Suryo yang pernah menjadi kader Partai Demokrat dan menjabat sebagai menteri di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Isu ini semakin dikembangkan dengan menghubungkannya ke wacana pergantian Wakil Presiden dan keterlibatan ketua umum partai tertentu.
Strategi kedua yang ditudingkan adalah penerapan politik pecah belah atau devide et impera terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum.
Ahmad menyinggung kunjungan dua orang yang juga terlibat kasus, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, ke kediaman Joko Widodo di Solo.
Kunjungan tersebut dinilainya dimanfaatkan untuk membangun kesan bahwa telah terjadi rekonsiliasi di antara beberapa pihak.
Opini yang dibangun dikhawatirkan dapat memecah soliditas antara Eggi Sudjana serta Damai Hari Lubis dengan tim hukum Roy Suryo.
“Kabar ini tentu bertujuan memecah belah ES dan DHL dengan tim Roy Suryo dkk,” tukasnya.
Dia menegaskan bahwa bobot utama perlawanan dalam kasus ini tidak terletak pada kedua sosok tersebut.
Fokus perjuangan justru berada pada Roy Suryo dan pihak-pihak lain yang dianggap mewakili aspirasi publik yang lebih luas.
Ahmad juga memberikan penekanan penting mengenai status pembuktian hukum dalam kasus ini.
Dia menyatakan bahwa pengakuan dari institusi pendidikan maupun aparat penyidik tidak serta merta menjadi bukti final yang mengikat di pengadilan.
“Pernyataan yang bernilai hukum hanyalah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Saat ini kasus masih tahap penyidikan, belum sampai persidangan apalagi putusan,” jelasnya.
Proses penunjukkan dokumen ijazah dalam gelar perkara khusus hanya membuktikan bahwa barang bukti tersebut telah disita oleh penyidik.
Menurutnya, hal itu tidak sama dengan pembuktian formal tentang keaslian dokumen di hadapan hakim.
Ahmad lebih lanjut menyoroti berbagai upaya mediasi dan pertemuan tertutup yang diinisiasi oleh kubu Jokowi.
Semua langkah itu dinilainya memiliki tujuan tunggal, yakni menghentikan proses hukum sebelum kasus benar-benar masuk ke tahap persidangan di pengadilan.
“Agar tidak perlu ada persidangan. Agar dengan perdamaian, ijazah Jokowi seolah-olah telah dibuktikan asli,” tandasnya.
Di tengah semua dinamika tersebut, dia memastikan bahwa perjuangan hukum yang dilakukan oleh kliennya tetap solid dan konsisten.
Bahkan, dukungan dari berbagai lapisan masyarakat disebutnya semakin meluas dan menguat.
Manuver-manuver politik yang terjadi justru dianggap mempertegas dugaan adanya persoalan serius dibalik dokumen ijazah yang menjadi sengketa.
Proses hukum diharapkan dapat terus berjalan secara independen tanpa terpengaruh oleh berbagai intervensi yang bersifat politis.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
