Repelita Jakarta - Dalam acara Catatan Demokrasi yang tayang di tvOne beberapa waktu lalu, Ade Darmawan selaku pendukung setia Jokowi menyampaikan pertanyaan kepada Jimmy Himawan yang bertindak sebagai kuasa hukum Partai Demokrat.
Pertanyaan itu menyoroti keputusan Partai Demokrat yang langsung menempuh jalur hukum terhadap sejumlah akun yang dianggap berafiliasi dengan Jokowi.
Ade Darmawan menanyakan mengapa tidak lebih dulu dilakukan komunikasi politik mengingat kedua belah pihak berada dalam satu koalisi di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurut Erizal, pertanyaan tersebut terlihat tidak pada tempatnya sebab Ade Darmawan sendiri sebelumnya pernah menuding Partai Demokrat sebagai dalang di balik langkah Roy Suryo beserta kelompoknya.
Ketika Partai Demokrat akhirnya melaporkan secara hukum, muncul kritik bahwa seharusnya ditempuh pendekatan politik demi menjaga koalisi.
Selama berbulan-bulan tudingan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono serta Partai Demokrat menjadi otak kasus ijazah Jokowi terus disebarkan tanpa ada upaya pelurusan dari kubu pendukung Jokowi.
Tudingan tersebut justru semakin menguat meskipun somasi telah dikirimkan dan tidak mendapat respons yang memadai.
Menurut Erizal, ada tiga poin penting yang patut dicatat dari pertanyaan Ade Darmawan itu.
Pertama, para pendukung Jokowi khususnya akun-akun yang kini dilaporkan tidak pernah memperkirakan bahwa Partai Demokrat atau SBY akan sungguh-sungguh menempuh jalur hukum.
Mereka mengira ancaman itu hanyalah gertakan belaka dan merasa pihaknya lebih berani dibandingkan pihak lain.
Kedua, akun-akun tersebut baru menyadari adanya koalisi setelah menerima respons hukum dari Partai Demokrat.
Selama ini mereka melakukan serangan tanpa memperdulikan status koalisi dan menganggap setiap pihak yang berpotensi menghalangi Gibran sebagai musuh.
Mereka tampak lupa bahwa Jokowi sudah tidak lagi menjabat presiden dan Gibran hanya menempati posisi wakil presiden.
Ketiga, pendukung Jokowi yang bersangkutan menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi.
Mereka tidak pernah merasa bersalah atas serangan yang dilancarkan dan malah menganggap pihak yang membela diri sebagai pihak yang keliru.
Giliran melakukan serangan mereka melupakan koalisi namun ketika menghadapi langkah hukum baru teringat bahwa berada dalam satu tubuh koalisi.
Kontroversi ini terus memicu diskusi luas di masyarakat mengenai konsistensi sikap dalam dinamika koalisi pemerintahan saat ini.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
