Pasha Ungu Kritik Kinerja Menteri PPPA Arifah Fauzi: Hampir Tak Terlihat dan Tak Ada Program Nyata

 

Repelita Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PAN, Sigit Purnomo Said, mengkritik keras kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kritik tersebut disampaikan secara langsung kepada Menteri PPPA Arifah Fauzi dalam rapat kerja di Senayan pada Senin 26 Januari 2026.

Pasha Ungu, panggilan akrab Sigit Purnomo, menyatakan kesulitan dalam mengevaluasi kinerja kementerian tersebut.

Dia mengaku minimnya informasi dan aktivitas yang dapat dipantau oleh publik membuat proses evaluasi menjadi tidak jelas.

“Saya kesulitan menemukan berita mengenai kementerian ini di berbagai media massa yang saya pantau,” ujar Pasha.

Legislator ini membandingkan dengan kementerian lain yang programnya lebih terlihat dan bersinggungan langsung dengan Komisi VIII.

BNPB disebut masih memiliki irisan kegiatan yang bisa dipantau dan dikunjungi secara langsung di lapangan.

Kementerian Sosial dengan program Sekolah Rakyatnya juga memberikan akses bagi anggota dewan untuk melihat pelaksanaannya.

Badan Amil Zakat Nasional dan Kementerian Agama juga sering menjadi tujuan kunjungan kerja anggota DPR.

Namun Kementerian PPPA dinilai tidak memiliki program yang konkret dan terlihat di lapangan.

Pasha mempertanyakan kehadiran program kementerian saat anggota dewan melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah.

Dia menyebut selama ini tidak pernah menemui program Kementerian PPPA yang berjalan secara nyata di daerah.

Program pemberdayaan perempuan yang tertuang dalam dokumen dinilainya belum menunjukkan capaian yang jelas.

“Kami belum mengetahui keberhasilan program-program tersebut karena tidak pernah diajak melihat langsung,” tegas Pasha.

Dia mengkritik substansi program yang lebih banyak berfokus pada persoalan kekerasan dan kriminalitas.

Program tersebut dinilai lebih cocok dijalankan oleh kepolisian daripada kementerian yang seharusnya fokus pada pemberdayaan.

Tidak ada satupun program yang dinilai betul-betul memberdayakan perempuan sesuai dengan mandat kementerian.

Pasha juga menyoroti dokumen program kerja yang mendukung program prioritas presiden dan wakil presiden.

Program makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, sekolah rakyat, dan koperasi desa disebutkan dalam dokumen.

Namun dia mempertanyakan mengapa guru madrasah dan guru ngaji yang sebagian besar perempuan tidak mendapat perhatian.

Guru honorer yang sedang berjuang untuk kesejahteraan juga dinilai tidak disinggung dalam program kerja tersebut.

“Apakah hanya Sekolah Rakyat yang penting sementara guru ngaji dianggap tidak penting?” tanya Pasha.

Dia memahami bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri bagi kementerian.

Namun hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk kinerja yang dinilai kurang maksimal.

Kementerian PPPA dituntut untuk merancang strategi anggaran yang lebih efektif dan efisien.

Program yang dijalankan harus betul-betul menyentuh tujuan utama pemberdayaan dan perlindungan anak.

Kritik ini diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi perbaikan kinerja kementerian ke depan.

Pasha menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR harus dijalankan untuk memastikan kinerja pemerintah yang optimal.

Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik dari setiap kementerian yang dibentuk negara.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Setiap program yang dijalankan harus dapat diukur capaiannya dan dilaporkan secara berkala.

Kementerian PPPA diharapkan dapat memberikan respons dan perbaikan berdasarkan masukan tersebut.

Perempuan dan anak sebagai kelompok rentan memerlukan perhatian dan perlindungan yang serius dari negara.

Pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak dasar mereka terpenuhi dengan baik.

Kolaborasi antara pemerintah dan DPR diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang tepat sasaran.

Masyarakat sipil juga dapat berperan aktif dalam mengawasi implementasi berbagai program pemberdayaan.

Semua pihak harus bekerja sama untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga