Pakar UMY Kritik Pengangkatan Staf MBG Jadi PPPK: Tidak Adil Bagi Guru Honorer dan Nakes

 

Repelita Yogyakarta - Rencana pemerintah mengangkat staf Program Makan Bergizi Gratis menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Februari mendatang mendapat sorotan kritis.

Kebijakan itu dinilai berpotensi menciptakan ketimpangan di tengah masih banyaknya guru honorer dan tenaga kesehatan yang belum memperoleh status kepegawaian.

Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Muhammad Eko Atmojo, menyatakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap rencana tersebut.

Menurut analisisnya, persoalan utama terletak pada mekanisme pengangkatan yang dianggap tidak setara dengan profesi lain.

"Kebijakan ini perlu ditinjau kembali. Persoalannya bukan hanya pada keputusannya, tetapi pada mekanisme pengangkatannya," ujarnya pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2026.

Dia menjelaskan bahwa guru honorer dan tenaga kesehatan harus melalui tahapan seleksi berlapis termasuk tes kompetensi.

Sementara dalam kasus staf MBG, pengangkatan terkesan otomatis tanpa mekanisme seleksi yang sebanding.

Perbedaan perlakuan tersebut dinilai berisiko melukai rasa keadilan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Staf MBG pada dasarnya merupakan pekerja yang berada di bawah perusahaan atau pihak swasta mitra pemerintah.

"Program MBG memang memiliki tujuan yang baik, tetapi pelaksananya adalah pihak swasta. Jika pegawai swasta kemudian digaji oleh negara melalui skema PPPK, ini menjadi hal yang tidak lazim," jelasnya.

Kebijakan ini berpotensi memperlebar kesenjangan yang selama ini telah dirasakan oleh tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

Pemerintah dinilai kerap memprioritaskan kebijakan konsumtif dengan dampak cepat dibanding pelayanan dasar.

"Ketimpangan antara guru, tenaga kesehatan, dan kebijakan sektoral lainnya sudah berlangsung lama," ungkapnya.

Padahal pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia.

Apabila rencana pengangkatan tetap dilaksanakan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh guru dan tenaga kesehatan.

"Ini bukan hanya soal menurunnya motivasi guru honorer, tetapi juga potensi munculnya distrust publik terhadap pemerintah," tegasnya.

Ketika masyarakat merasa kebijakan tidak adil, kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dapat terkikis secara perlahan.

Hal tersebut dinilai berbahaya bagi keberlangsungan sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang sehat.

Sebagai rekomendasi, dia menyarankan agar program MBG tetap dijalankan tanpa mengangkat stafnya menjadi PPPK.

Para pekerja MBG seharusnya tetap berada di bawah tanggung jawab lembaga pelaksana atau perusahaan mitra.

Negara perlu lebih memfokuskan kebijakan pada peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan.

"MBG tetap bisa berjalan dengan baik, tetapi pembiayaan tenaga kerjanya seharusnya menjadi tanggung jawab penyelenggara program," pungkasnya.

Pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama karena menentukan masa depan bangsa.

Evaluasi kebijakan publik harus mempertimbangkan asas keadilan dan kesetaraan bagi semua lapisan masyarakat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga