Repelita Jakarta - Tim kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menegaskan bahwa tuduhan kerugian keuangan negara dalam kasus pengadaan laptop chromebook harus dibuktikan dengan bukti konkret dan jelas.
Menurut pembela, unsur kerugian negara tidak dapat diasumsikan begitu saja tanpa adanya perbuatan melawan hukum yang secara langsung menyebabkan pengurangan aset atau keuangan negara.
Kuasa hukum Dodi Abdulkadir menyatakan bahwa definisi kerugian negara telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kerugian tersebut harus memenuhi syarat adanya tindakan melawan hukum serta hubungan kausal langsung dengan berkurangnya harta negara.
Tanpa keterpenuhan unsur tersebut, dakwaan kerugian negara dinilai tidak dapat berdiri.
Dodi menjelaskan bahwa tindakan Nadiem berada semata-mata pada domain kebijakan berupa penerbitan peraturan menteri.
Pelaksanaan operasional kebijakan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab unit kerja teknis di bawahnya.
Oleh karena itu, pertanggungjawaban harus dilihat pada pihak yang secara langsung menangani proses pengadaan dan penggunaan dana.
Tim pembela juga menyoroti penetapan Chrome OS sebagai sistem operasi standar dalam program pengadaan laptop pendidikan.
Chrome OS merupakan perangkat lunak gratis sehingga kebijakan tersebut tidak menimbulkan pengeluaran anggaran negara.
“Dengan penentuan Chrome OS sebagai operating system laptop, berarti tidak ada anggaran yang dikeluarkan,” jelas Dodi.
Sebaliknya, penggunaan sistem operasi berbayar seperti Windows justru berpotensi membebani negara hingga triliunan rupiah.
Kebijakan Chrome OS dinilai sebagai langkah efisiensi yang menghasilkan penghematan signifikan bagi keuangan negara.
Selain aspek finansial, Chrome OS juga dianggap lebih efektif dalam mendukung lingkungan pendidikan yang aman.
Sistem tersebut memiliki mekanisme pengawasan ketat yang membatasi akses terhadap konten tidak sesuai.
Mengenai wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, tim kuasa hukum menegaskan bahwa Chrome OS tidak pernah dirancang untuk diterapkan di daerah tersebut.
Dakwaan yang mengaitkan kebijakan dengan wilayah 3T dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan.
Editor: 91224 R-ID Elok
