Repelita [Jakarta] - Kader Partai Solidaritas Indonesia Dedy Nur Palakka memberikan pernyataan tegas menanggapi isu mengenai masa depan Ibu Kota Nusantara. Melalui unggahan di akun media sosial X pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026, dia menyatakan bahwa pihak-pihak yang menganggap Ibu Kota Nusantara akan mangkrak perlu segera menyadari realitas yang sedang berkembang.
Dedy Nur Palakka secara tersirat merujuk pada kunjungan perdana Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara yang menandakan komitmen kuat pemerintah terhadap kelanjutan proyek strategis nasional tersebut. Kunjungan ini sekaligus menjadi sinyal tegas mengenai masa depan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang secara eksplisit menargetkan Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028. Peraturan ini memuat persyaratan konkret yang harus dipenuhi, termasuk pembentukan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan seluas 800 hingga 850 hektare.
Dalam beleid tersebut ditetapkan target capaian pembangunan gedung perkantoran minimal dua puluh persen, ketersediaan hunian layak lima puluh persen, prasarana dasar lima puluh persen, serta indeks konektivitas mencapai angka 0,74. Target-target ini menjadi parameter yang mengikat dalam proses percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Pemerintah juga telah menyiapkan cetak biru untuk pemindahan aparatur sipil negara secara bertahap ke Ibu Kota Nusantara. Bahkan, telah tersedia rusunawa untuk sekitar lima belas ribu aparatur sipil negara yang akan bertugas di pusat pemerintahan baru tersebut, menunjukkan keseriusan dalam mempersiapkan infrastruktur pendukung.
Dedy Nur Palakka menekankan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara saat ini sedang dalam masa percepatan dengan genjotan yang luar biasa. Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa negara tidak sedang melakukan percobaan atau proyek setengah hati, melainkan dengan komitmen penuh untuk mewujudkan ibu kota baru yang berfungsi optimal.
Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali visi pemerintah mengenai transformasi tata kelola pemerintahan melalui pemindahan pusat administrasi negara. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Jakarta sebagai ibu kota saat ini.
Partai Solidaritas Indonesia melalui pernyataan kader nya ingin menegaskan dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam melanjutkan proyek strategis nasional ini. Pernyataan tersebut juga berfungsi sebagai koreksi terhadap narasi-narasi pesimistis yang beredar mengenai masa depan Ibu Kota Nusantara.
Masyarakat kini menantikan realisasi konkret dari berbagai target yang telah ditetapkan dalam peraturan presiden. Pengawasan publik terhadap perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara akan terus berlanjut untuk memastikan bahwa proyek senilai triliunan rupiah ini memberikan manfaat optimal bagi bangsa Indonesia.
Dengan adanya kepastian hukum melalui peraturan presiden dan komitmen politik dari pimpinan tertinggi negara, proyek Ibu Kota Nusantara diharapkan dapat berjalan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan. Pencapaian target tahun 2028 menjadi tantangan besar yang memerlukan sinergi semua pihak untuk mewujudkannya.
Hingga berita ini disusun, perkembangan terbaru mengenai progres pembangunan Ibu Kota Nusantara masih terus dipantau oleh berbagai kalangan. Dukungan politik dan anggaran yang memadai menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan proyek transformatif ini bagi masa depan Indonesia.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
