Repelita Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membantah kabar bahwa kantor Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Raja Juli Antoni digeledah oleh tim Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung pada Rabu (7/1/2026).
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ristianto Pribadi, menjelaskan bahwa aktivitas penyidik Kejaksaan Agung di gedung kementerian bukanlah penggeledahan melainkan proses pencocokan data mengenai perubahan fungsi kawasan hutan.
"Proses ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang mengedepankan ketelitian data dan transparansi informasi," ujar Ristianto dalam keterangan resminya, Rabu (7/1/2026) malam.
Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut berlangsung secara tertib, kooperatif, dan mendapat dukungan penuh dari seluruh pihak di kementerian.
Sebelumnya, beredar informasi bahwa tim Jampidsus melakukan penggeledahan di lantai enam gedung Blok 4 kementerian sejak pagi hingga sore hari.
Petugas penyidik terlihat memindahkan sejumlah kotak yang diduga berisi barang bukti dengan pengawalan ketat dari personel berseragam loreng TNI.
Kegiatan tersebut dikaitkan dengan penyidikan lanjutan dugaan korupsi pemberian izin usaha pertambangan nikel di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, yang merugikan negara hingga Rp2,7 triliun.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyatakan belum mendapatkan informasi resmi dari tim penyidik terkait aktivitas di kementerian pada hari yang sama.
“Belum ada infonya. Nanti kalau ada kami update (rilis),” kata Anang, Rabu (7/1/2026).
Perkara ini semula ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 2017 dengan menetapkan mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman sebagai tersangka.
KPK kemudian menghentikan penyidikan melalui surat penghentian penyidikan pada Desember 2024 yang baru diumumkan pada Desember 2025.
Kejaksaan Agung saat ini melanjutkan penanganan kasus tersebut dengan berbagai tindakan penyidikan.
Pembantahan dari humas kementerian menegaskan bahwa tidak ada penggeledahan di kantor yang ditempati Raja Juli Antoni sebagai menteri terkait.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok.
