Repelita Jakarta - Mantan Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri Polri periode 2015-2021, AH Bimo Suryono, menyampaikan kritik terhadap pertunjukan stand-up comedy spesial berjudul Mens Rea milik komika Pandji Pragiwaksono yang dinilai memicu kegaduhan di masyarakat.
Menurutnya, kebebasan berekspresi memang dilindungi, namun harus tetap melekat pada konteks yang tepat serta rasa tanggung jawab sosial agar tidak menimbulkan keresahan.
“Di saat rakyat berharap narasi persatuan dan semangat kebangsaan, publik justru disuguhi konten yang mempersoalkan dan menertawakan figur-figur negara serta institusi strategis," kata Bimo melalui keterangannya pada Rabu (7/1).
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak menolak kritik karena kritik merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi.
Namun, menjadikan pemimpin negara sebagai objek ejekan dianggap mencerminkan kurangnya sensitivitas terhadap etika di ruang publik serta perlu mempertimbangkan momentum dan konsekuensinya.
“Ini bukan soal antikritik, melainkan soal cara, waktu, dan dampaknya,” imbuhnya.
Bimo menilai kritik yang berkualitas harus mampu meningkatkan kesadaran serta kedewasaan masyarakat, bukan justru menghasilkan sikap sinis massal yang dapat meruntuhkan kepercayaan rakyat terhadap institusi negara.
“Kritik yang sehat seharusnya membangun kesadaran dan kedewasaan publik, bukan memproduksi sinisme kolektif yang justru melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap negara,” ucapnya.
Ia juga memperhatikan bahwa dalam pertunjukan tersebut, tokoh seperti Anies Baswedan sama sekali tidak disentuh, sehingga memunculkan kesan adanya ketidakseimbangan dalam penyampaian kritik.
Ketidakseimbangan tersebut pada akhirnya memicu kecurigaan publik terhadap objektivitas sang komika.
“Ketika kritik hanya diarahkan ke satu kubu dan membiarkan kubu lain steril dari sentuhan, publik berhak bertanya bahwa ini kritik yang jujur atau preferensi politik yang dibungkus seni?” ujarnya.
Bimo menekankan bahwa dukungan terhadap pemerintahan yang stabil tidak berarti menolak kritik, melainkan mengharapkan kritik yang membangun harapan bagi masyarakat.
“Pemerintah membutuhkan kritik, tetapi rakyat juga membutuhkan harapan. Jika ruang publik terus diisi ejekan dan sinisme, yang melemah bukan hanya pemerintah, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap negara,” kata Bimo.
Ia mengingatkan bahwa kritik yang bermartabat harus diterapkan secara merata kepada semua pihak, termasuk kepada para pengkritik sendiri, dengan tetap menjaga standar etika yang konsisten.
“Mengkritik itu bukan sekadar menunjuk ke luar, tetapi juga keberanian bercermin ke dalam. Tanpa itu, kritik akan kehilangan bobot moralnya,” tutur Bimo.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok.
