Repelita Jakarta - Survei terbaru dari Lingkaran Survei Indonesia Denny JA mengungkap bahwa generasi Z merupakan kelompok usia yang paling tegas menolak usulan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Generasi Z dalam riset ini didefinisikan sebagai responden berusia di bawah 27 tahun pada periode 2025.
Direktur Sigi LSI Denny JA, Ardian Sopa, menyatakan bahwa sebanyak 84 persen responden dari kelompok tersebut menentang keras mekanisme pilkada tidak langsung.
Penolakan dari generasi Milenial yang berusia 28 hingga 34 tahun mencapai 71 persen, menjadikan mereka kelompok penolak terkuat kedua.
Sementara itu, generasi X dengan rentang usia 44 sampai 59 tahun mencatatkan 60 persen penolakan terhadap sistem tersebut.
Generasi Baby Boomer juga menunjukkan sikap serupa dengan 63 persen responden yang tidak setuju.
Data ini menandakan bahwa penolakan terhadap pilkada lewat DPRD terjadi secara luas di hampir semua kelompok umur.
Secara keseluruhan, 66 persen dari total responden menginginkan pemilihan kepala daerah tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.
Survei yang dilakukan pada tanggal 10 hingga 19 Oktober 2025 ini melibatkan 1.200 responden yang dipilih melalui metode sampel acak bertingkat di berbagai wilayah Indonesia.
Semua responden telah memiliki hak pilih dengan kategori usia mulai dari 17 tahun hingga di atas 60 tahun.
Wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur dengan tingkat kesalahan sekitar 2,9 persen.
Hasil riset ini diyakini merepresentasikan pandangan sekitar 204 juta pemilih di Indonesia berdasarkan data tahun 2024.
Ardian menekankan bahwa angka penolakan di atas 60 persen menunjukkan adanya penolakan yang masif dan bersifat sistemik dari masyarakat.
Masyarakat telah terbiasa memilih pemimpin daerah secara langsung sejak pilkada pertama pada tahun 2005 sehingga perubahan mendadak sulit diterima.
Usulan pilkada melalui DPRD kerap muncul dari Partai Golkar sejak Desember 2024, termasuk disampaikan oleh Ketua Umumnya Bahlil Lahadalia pada perayaan ulang tahun partai.
Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri acara tersebut sempat memberikan isyarat dukungan terhadap mekanisme pilkada tidak langsung.
Ardian menyarankan agar pemerintah dan elit partai politik bijak menyikapi temuan survei ini.
Alih-alih mengganti sistem pilkada langsung, lebih baik memperbaiki kualitasnya dengan mengurangi biaya politik tinggi, memperketat seleksi kader, serta meningkatkan pengawasan.
Dalam setiap pembahasan perubahan sistem demokrasi, publik perlu dilibatkan secara transparan dan terbuka.
Partai politik serta DPRD juga harus bekerja keras membangun kembali kepercayaan masyarakat melalui integritas yang lebih baik.
Pernyataan tersebut disampaikan Ardian Sopa di kantor LSI Denny JA, Jakarta, pada Rabu, 7 Januari 2026.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok.
