Di tengah keretakan Barat, ke mana Indonesia akan berkiblat?

Repelita Davos - Sinyal keretakan di dunia Barat mulai terkuak dalam perhelatan World Economic Forum 2026 yang berlangsung hingga Jumat lalu.

Sejumlah pemimpin politik Barat tampak mulai menunjukkan kejengahan terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump.

Harus diakui terdapat hal yang tidak lazim dalam gaya kepemimpinan Trump mengelola relasi dengan negara-negara sekutu tradisional.

Sejak memulai periode keduanya, Trump menunjukkan agresivitas luar biasa dalam mengeksekusi berbagai kebijakan luar negeri kontroversial.

Yang perlu digarisbawahi, agresivitas Amerika Serikat kali ini tidak hanya menyasar rival geopolitik seperti China dan Rusia.

Negara-negara sekutu di Eropa bahkan tetangga terdekat seperti Kanada juga menjadi sasaran kebijakan yang dianggap menyengat.

Kebijakan tarif yang diterapkan terhadap produk-produk Eropa memicu ketegangan ekonomi antara kedua kawasan tersebut.

Wacana pencaplokan Kanada yang beberapa kali dilontarkan Trump menambah daftar kecemasan para sekutu tradisional.

Serangan unilateral Amerika Serikat ke Venezuela beberapa waktu lalu semakin memperburuk persepsi negara-negara anggota NATO.

Berbagai akrobat politik luar negeri ala Trump membuat negara-negara sekutu merasa kelimpungan dan bertanya-tanya tentang komitmen.

Puncak kepanikan NATO muncul dari retorika serius Trump mengenai rencana merebut sepetak tanah es bernama Greenland.

Menurut keyakinan Trump, kepemilikan atas Greenland sangat penting untuk pertahanan nasional Amerika Serikat ke depan.

Ia menyindir Denmark dan negara-negara Eropa tidak mampu bekerja dengan baik mempertahankan Greenland dari ancaman Rusia dan China.

Greenland sepertinya menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar bagi para pemimpin politik di kawasan Eropa.

Menepis keraguan Trump, Perancis, Jerman, Inggris, dan beberapa negara Eropa lainnya menerjunkan pasukan ke wilayah tersebut.

Penempatan pasukan tersebut juga sebagai bentuk solidaritas bersama terhadap kedaulatan Denmark atas Greenland.

Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen secara terbuka menyatakan jika Amerika Serikat menyerang Greenland akan menjadi akhir NATO.

Padahal dalam kasus serangan ke Venezuela yang berujung penangkapan Nicholas Maduro, sekutu masih berusaha menjaga harmoni.

Perancis, Inggris, dan Kanada berusaha mencari diksi diplomatis agar hubungan di dalam NATO tetap terjaga dengan baik.

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer cenderung enggan melabeli aksi unilateral Amerika Serikat di Venezuela sebagai pelanggaran hukum internasional.

Ia memilih fokus mendorong transisi politik damai menuju demokrasi di Venezuela daripada mengkritik langsung tindakan Amerika Serikat.

Sikap permisif negara-negara sekutu yang enggan tegas kepada Trump bahkan mendapat kritik dari Gubernur California Gavin Newsom.

Baginya, sosok seperti Trump tidak peduli dengan diplomasi dan hukum internasional yang selama ini dijunjung tinggi.

Ia yakin presidennya hanya mengenal hukum rimba dalam menjalankan kebijakan luar negeri tanpa mempertimbangkan norma.

“Dia (Trump) itu T-Rex, Anda entah “berpasangan” dengannya, atau dia akan memangsa Anda,” kata Newsom dalam forum di Davos.

Udara musim dingin di Davos tahun ini rupanya tidak cukup mampu menurunkan panasnya suhu hubungan Amerika Serikat dengan sekutu.

Dinginnya malah mulai memperjelas adanya keretakan nyata di internal pakta pertahanan terkuat di dunia tersebut.

Presiden Perancis Emmanuel Macron telah mengakui adanya pergeseran menuju dunia yang tidak lagi mengindahkan hukum internasional.

Dalam pandangannya, hanya yang terkuat yang menjadi penentu dalam tatanan global yang baru mulai terbentuk.

Kegelisahan serupa juga diutarakan Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengenai kondisi geopolitik saat ini.

Menurutnya, kondisi global hari ini bukan lagi sekadar pergeseran tapi mengalami keretakan dalam tatanan internasional berbasis aturan.

Norma-norma yang selama ini dijunjung tinggi tidak sanggup berhadapan dengan rivalitas kekuatan besar yang semakin sengit.

Namun semua keluhan dari para pemimpin politik Barat ini nampaknya tidak menyentuh hati Presiden Amerika Serikat.

Trump malah kembali melontarkan ambisi untuk merebut Greenland dalam pidatonya di World Economic Forum tahun ini.

Meskipun bergeser dalam metode dengan menyatakan tidak ada opsi militer dalam upaya memiliki Greenland untuk sementara.

Pernyataan tersebut setidaknya mampu membuat para pemimpin politik NATO menghela nafas lega meski hanya sementara waktu.

Pertanyaan mendasar muncul apakah keretakan NATO yang menjadi tontonan utama di Davos bersifat sementara atau permanen.

Gavin Newsom cenderung meyakini hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara sekutu hanya merenggang untuk sementara.

Baginya, keretakan dan transisi yang diutarakan Carney dan pemimpin politik Eropa lainnya dinilai terlalu berlebihan.

Namun melihat nuansa para pemimpin politik Eropa yang hadir di Davos mengesankan runtuhnya kepercayaan terhadap Amerika Serikat.

Tindak tanduk Trump dipandang telah merobek-robek tenun yang dijahit dengan kuat sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua.

Para pemimpin politik di Eropa mungkin melihat polarisasi politik ekstrem di domestik Amerika Serikat sebagai ancaman serius.

Tidak menutup kemungkinan di kemudian hari akan melahirkan sosok pemimpin yang sama atau lebih mengerikan daripada Trump.

Amerika Serikat secara prinsipil bukan lagi mitra strategis yang bisa dipercaya seutuhnya oleh negara-negara sekutu.

Kondisi ketidakpastian ini membuat Kanselir Jerman Friedrich Merz meminta negara-negara Eropa meningkatkan anggaran militer signifikan.

Dalam konteks geopolitik, Eropa dan Kanada suka atau tidak kini harus lebih pragmatis dan realistis menghadapi perubahan.

Di belahan dunia lain, Tiongkok yang berpacu cepat dalam ekonomi, politik, dan militer diyakini telah menjadi kutub baru.

Di tengah keretakan ini, Tiongkok seolah sukses berperan sebagai hegemon alternatif yang relatif lebih bisa diprediksi.

Kunjungan Emmanuel Macron disusul Mark Carney ke Beijing sebelum World Economic Forum mesti dilihat sebagai langkah simbolis.

Sinyal tersebut menunjukkan bahwa Barat tidak lagi monolitik dan mampu independen bersikap pragmatis menjawab tantangan geopolitik.

Keretakan di Barat hari ini tentunya akan berdampak pada bagaimana Indonesia sebagai middle power mengarungi politik dunia.

Negara-negara akan semakin pragmatis untuk meraih keuntungan politik dan ekonomi dalam kompetisi global yang ketat.

Bukan tidak mungkin norma-norma yang telah diyakini bersama akan mengalami koreksi signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

Ini tentunya menjadi tugas berat Indonesia sebagai ketua Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa periode ini.

Tepat rasanya Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di World Economic Forum menekankan perdamaian dan stabilitas.

Kedua hal tersebut menjadi prasyarat mutlak bagi pertumbuhan dan kemakmuran suatu bangsa dalam konteks global.

Langkah Presiden Prabowo masuk ke dalam Dewan Perdamaian untuk Gaza yang diinisiasi Trump mesti dipandang sebagai strategi.

Dalam konteks geopolitik hari ini, keikutsertaan tersebut memiliki nilai strategis tersendiri bagi posisi Indonesia.

China sebagai hegemon di kawasan tidak tertarik bergabung dengan Dewan Perdamaian untuk Gaza yang diusung Amerika Serikat.

Jika demikian, Indonesia perlu menanamkan kepercayaan setidaknya di kawasan Asia Pasifik mengenai motivasi keikutsertaannya.

Keterlibatan Indonesia di dalam Dewan Perdamaian harus dilihat sebagai langkah mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

Di tengah pragmatisme dan persaingan ekonomi yang semakin tajam, perdamaian tetap menjadi kebutuhan mendasar umat manusia.

Sebagai ketua Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa periode ini, Indonesia dituntut mampu menjadi moral leader.

Membangun narasi kemanusiaan dan perdamaian di tengah ketegangan dan keretakan geopolitik menjadi tanggung jawab besar.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga