Repelita Jakarta - Organisasi serikat pekerja menyatakan penolakan tegas terhadap wacana penghapusan pemilihan kepala daerah secara langsung.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menyebut perubahan sistem pilkada berpotensi memperburuk kesejahteraan buruh.
Kepala daerah yang dipilih melalui dewan perwakilan rakyat daerah dinilai akan semakin jauh dari kepentingan masyarakat.
Kebijakan penetapan upah minimum yang menjadi kewenangan gubernur dikhawatirkan tidak lagi mempertimbangkan aspirasi pekerja.
Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa kepala daerah yang dipilih langsung pun sering mengabaikan suara kaum buruh.
Apabila pemilihan dilakukan oleh dewan perwakilan, gubernur akan lebih takut dan tunduk pada kepentingan politik elit.
Said Iqbal mencontohkan kasus perubahan upah minimum sektoral di tingkat kabupaten dan kota yang merugikan pekerja.
Bupati dan wali kota yang dipilih secara langsung saja dapat dipengaruhi oleh keputusan gubernur dalam hal upah.
Jika pemilihan dilakukan melalui dewan perwakilan, kepala daerah akan semakin tidak mendengarkan suara buruh.
Trauma sejarah terhadap masa Orde Baru menjadi alasan lain mengapa kaum buruh menolak sistem tidak langsung.
Alasan biaya pemilihan yang mahal dinilai tidak dapat dijadikan pembenaran untuk kembali ke sistem lama.
Biaya politik justru berpotensi lebih besar dengan adanya praktik jual beli kursi di dewan perwakilan.
Daerah dengan pendapatan asli daerah yang besar akan semakin rentan terhadap transaksi politik tidak sehat.
Sistem pemilihan melalui dewan perwakilan juga berpotensi memperbesar pengaruh pengusaha terhadap kebijakan daerah.
Kepala daerah akan lebih takut pada dewan yang memiliki kewenangan menjatuhkan mereka di tengah masa jabatan.
Peraturan daerah yang mengikat dapat dijadikan alat untuk meloloskan kepentingan pengusaha yang merugikan buruh.
Partai Buruh dan konfederasi serikat pekerja menawarkan solusi alternatif jika biaya pemilihan dianggap mahal.
Perubahan sistem saksi dan penguatan teknologi rekapitulasi suara dapat menekan biaya tanpa mengorbankan demokrasi.
Sistem informasi rekapitulasi memungkinkan partai politik menerima data suara secara langsung dari tempat pemungutan.
Transparansi data pemilihan dapat mengurangi praktik politik uang yang selama ini membebani anggaran.
Biaya tinggi dalam politik bukan berasal dari pelaksanaan pemilihan melainkan dari maraknya transaksi uang.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
