Repelita Bondowoso - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang menyambut baik partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Masyarakat dipersilakan mengunggah foto maupun video menu yang disajikan kepada anak-anak melalui platform media sosial.
Unggahan tersebut dapat mencakup menu yang dinilai memenuhi standar maupun menu yang dianggap bermasalah.
“Saya tidak pernah melarang siapapun untuk membagikan gambar menu MBG,” kata Nanik dalam sebuah koordinasi di Bondowoso pada Senin 26 Januari.
Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan yang dihadiri oleh Forkompimda, Kasatpel, yayasan, mitra, serta kepala satuan pelayanan gizi.
Bupati Bondowoso RKH Abdul Wahid Hamid juga turut hadir memberikan arahan dalam kegiatan tersebut.
Nanik menganjurkan agar setiap unggahan dilengkapi dengan keterangan detail mengenai waktu dan lokasi pengambilan gambar.
Informasi lengkap tentang alamat sekolah penerima manfaat serta nama satuan pelayanan gizi juga sangat diperlukan.
“Keterangan yang rinci akan mempermudah pelacakan dan verifikasi fakta di lapangan,” ujarnya.
Sebagai Ketua Harian Tim Koordinasi pelaksana program, dia menegaskan bahwa data tersebut tidak untuk tujuan intimidasi.
Pencantuman informasi detail justru penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi program pemerintah.
Badan Gizi Nasional dapat segera menindaklanjuti setiap laporan masyarakat bersama kementerian terkait.
Unggahan warga dinilai sebagai bentuk partisipasi publik dalam pengawasan program prioritas nasional.
Masukan dari masyarakat diharapkan dapat menyempurnakan implementasi program Makan Bergizi Gratis ke depan.
Program ini merupakan kebijakan unggulan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi anak.
Saat ini Badan Gizi Nasional hanya memiliki sekitar tujuh puluh orang tim pemantau yang bekerja secara bergiliran.
Jumlah tersebut dinilai belum memadai untuk mengawasi seluruh satuan pelayanan gizi di berbagai daerah.
“Kami sangat menghargai setiap saran dan masukan dari orang tua, guru, maupun masyarakat luas,” kata Nanik.
Dia menyayangkan tindakan seorang kepala satuan pelayanan gizi di Lampung yang viral beberapa waktu lalu.
Petugas tersebut menghentikan distribusi makanan kepada dua anak setelah orang tuanya memberikan kritik.
Nanik menilai sikap seperti itu merupakan bentuk keangkutan yang tidak boleh terjadi dalam pelayanan publik.
Setiap kritik dan saran harus didengarkan dengan baik sebagai bahan evaluasi perbaikan program.
Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis harus mengedepankan prinsip akuntabilitas dan manfaat bagi masyarakat.
Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan cakupan program gizi nasional ini.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

