
Repelita Canberra - Pemerintah Australia mengambil langkah tegas dengan membatalkan visa seorang influencer asal Israel karena pernyataan kontroversial yang dinilai menghina agama Islam.
Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke menggunakan kewenangannya untuk membatalkan visa Sammy Yahood beberapa jam sebelum jadwal penerbangannya ke negara tersebut.
Yahood sebenarnya berencana melakukan kunjungan ke Australia untuk menghadiri serangkaian acara publik besar di dua kota utama, yaitu Sydney dan Melbourne.
Namun pemerintah memutuskan untuk mencegah kedatangannya menyusul pernyataan-pernyataan yang dinilai tidak pantas dan dapat memicu ketegangan sosial.
Ini bukan kali pertama Australia membatalkan visa warga Israel terkait dengan pernyataan yang dianggap bermasalah terhadap Islam.
Sebelumnya, pada Juni tahun lalu, pemerintah Australia juga menolak masuknya pengusaha teknologi Israel bernama Hillel Fuld.
Pembatalan visa terhadap Fuld dilakukan karena pernyataan-pernyataannya yang dinilai mengandung unsur Islamofobia dan dapat menyinggung sensitivitas masyarakat.
Kemudian pada Agustus 2025, Australia kembali membatalkan visa politisi sayap kanan Israel Simcha Rothman.
Rothman diketahui menyuarakan dukungan terhadap pengusiran warga Gaza dari wilayah tempat tinggal mereka.
Ia juga pernah menyebut anak-anak Palestina sebagai musuh Israel dalam berbagai pernyataan publik yang dilontarkan.
Kebijakan pemerintah Australia ini menunjukkan komitmen dalam menjaga harmoni sosial dan mencegah ujaran kebencian.
Setiap individu yang ingin memasuki wilayah Australia harus mematuhi aturan dan norma yang berlaku di negara tersebut.
Pemerintah memiliki kewenangan untuk menolak masuknya seseorang jika dianggap dapat mengganggu ketertiban umum.
Langkah-langkah ini juga mencerminkan sikap Australia dalam menjaga hubungan baik dengan berbagai komunitas agama yang ada.
Masyarakat muslim Australia merupakan bagian penting dari keragaman budaya dan sosial di negara tersebut.
Pernyataan yang menghina agama apapun tidak dapat diterima dan akan ditindak tegas oleh otoritas setempat.
Kebijakan imigrasi Australia memang memperhatikan aspek-aspek keamanan nasional dan kohesi sosial.
Pembatalan visa menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk mencegah masuknya individu dengan rekam jejak kontroversial.
Keputusan ini kemungkinan akan menjadi bahan diskusi lebih lanjut mengenai kebebasan berpendapat dan batas-batasnya.
Namun pemerintah Australia tampaknya tetap berpegang pada prinsip menjaga kerukunan antar umat beragama.
Langkah tegas terhadap Sammy Yahood ini sekaligus mengirimkan pesan jelas tentang standar yang diterapkan.
Australia tidak ingin menjadi tempat penyebaran paham atau pernyataan yang dapat memecah belah masyarakat.
Kebijakan ini juga selaras dengan upaya global dalam memerangi ujaran kebencian dan intoleransi beragama.
Setiap negara memiliki kedaulatan untuk menentukan siapa yang boleh masuk ke wilayahnya berdasarkan pertimbangan tertentu.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

