Repelita Jakarta - Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana untuk Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat, Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sebanyak 25 desa lenyap total akibat banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatra.
Desa-desa tersebut berada di dua provinsi yaitu Sumatra Utara dan Aceh yang terdampak paling parah.
Pemerintah telah menyiapkan sejumlah skenario untuk menangani kondisi tersebut guna melindungi keselamatan warga.
Skenario utama adalah relokasi permanen jika lokasi asal dinyatakan tidak layak lagi untuk pemukiman karena kerentanan geologis tinggi.
Tito menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri pada 8 Januari 2026 setelah rapat koordinasi perdana.
Jika daerah tersebut memang tidak memungkinkan untuk dibangun kembali, warga harus dipindahkan ke tempat aman yang baru.
Pemerintah akan mencarikan lahan relokasi yang sesuai untuk membangun kembali pemukiman mereka.
Opsi alternatif adalah warga memilih pindah mandiri ke lokasi yang diinginkan sendiri.
Dalam skema itu, setiap keluarga akan menerima bantuan dana tunai sebesar 60 juta rupiah untuk membangun rumah.
Tambahan bantuan disediakan untuk perabot rumah tangga senilai 3 juta rupiah serta pengembangan usaha ekonomi 5 juta rupiah.
Pemerintah juga membuka kemungkinan pemberian bantuan Program Keluarga Harapan selama enam bulan kepada korban.
Tito menegaskan bahwa pembangunan ulang di lokasi lama harus dihindari jika secara geologis tetap berisiko tinggi.
Meskipun saat ini kondisi tampak kering, potensi longsor atau banjir bandang bisa terulang kapan saja.
Kembali bermukim di tempat semula berpotensi menimbulkan korban jiwa lagi jika bencana serupa terjadi.
Proses relokasi memerlukan persiapan lahan yang matang serta koordinasi lintas instansi yang cepat.
Pembangunan hunian sementara akan dilakukan paralel dengan perencanaan hunian tetap agar warga tidak lama berada di pengungsian.
Untuk hunian tetap, terdapat tiga skema pendanaan yang melibatkan APBN sebagai sumber utama.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi koordinator dengan dukungan dari berbagai pihak termasuk pola gotong royong.
Target penyelesaian hunian sementara ditetapkan dalam waktu tiga bulan ke depan sejak penugasan satgas.
Koordinasi intensif sedang dilakukan agar proses relokasi dan rekonstruksi berjalan seefisien mungkin.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
