
Repelita Jakarta - Bencana banjir bandang dan longsor yang meluluhlantakkan sejumlah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan pada akhir November 2025 ternyata dipicu oleh pembukaan lahan masif di kawasan hulu Batang Toru dan Garoga.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan inspeksi udara segera setelah bencana terjadi dan menemukan fakta mencengangkan di lapangan.
Hasil pemantauan dari helikopter memperlihatkan jejak pembukaan lahan dalam skala besar untuk proyek PLTA, hutan tanaman industri, aktivitas pertambangan, serta perluasan perkebunan kelapa sawit.
Aktivitas tersebut menyebabkan hilangnya fungsi penyangga alami sehingga memicu erosi parah dan mengakibatkan gelombang material kayu serta lumpur yang menyapu pemukiman warga.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memutuskan menghentikan seluruh operasi perusahaan yang berada di hulu Daerah Aliran Sungai Batang Toru terhitung mulai 6 Desember 2025.
Tiga perusahaan yang terdeteksi paling aktif telah dikunjungi langsung dan diperintahkan menjalani audit lingkungan secara menyeluruh.
"Kami telah memanggil ketiga perusahaan untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta," ungkap Hanif.
Pemerintah menegaskan kawasan Batang Toru dan Garoga memiliki nilai ekologis serta sosial strategis yang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan komersial.
Langkah penghentian sementara ini akan berlaku hingga perusahaan bersangkutan membuktikan kepatuhan terhadap standar lingkungan yang berlaku.
Kementerian LH juga akan memperluas pengawasan ke seluruh daerah aliran sungai di Sumatera Utara untuk mencegah terulangnya bencana serupa di wilayah lain.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

