Repelita Jakarta – Mantan pejabat Kementerian ESDM, Said Didu, menyatakan bahwa keberadaan Bandara dan Pelabuhan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) merupakan fasilitas yang beroperasi secara ilegal.
Dalam sebuah diskusi media, ia menegaskan bahwa operasional kedua fasilitas strategis itu mendapatkan dukungan atau 'dibekingi' oleh sejumlah perwira tinggi atau jenderal berbintang.
Said Didu menjelaskan bahwa bandara di kawasan IMIP berfungsi layaknya bandara internasional yang seharusnya tunduk pada aturan kepabeanan dan keimigrasian Indonesia.
Namun, bandara tersebut beroperasi tanpa kehadiran petugas imigrasi dan bea cukai, serta tanpa pengawasan radar dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU). Kondisi ini, menurutnya, menciptakan celah keamanan yang sangat serius bagi kedaulatan negara.
Lebih lanjut, Said Didu mengungkapkan bahwa pelabuhan di kawasan IMIP juga menunjukkan aktivitas yang tidak wajar.
Pelabuhan tersebut mencatat arus bongkar muat yang sangat padat, mencapai puluhan kapal per hari, tanpa pengawasan bea cukai yang memadai. Ia menyebutkan, berbagai jenis barang dapat keluar masuk melalui pelabuhan ini dengan mudah, hampir tanpa pemeriksaan.
Inti dari pernyataannya adalah bahwa operasional ilegal ini tidak mungkin berjalan tanpa perlindungan dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan kewenangan tinggi.
Ia secara khusus menyoroti keterlibatan oknum berpangkat jenderal yang diduga menjadi 'backing' atau pelindung yang memungkinkan fasilitas-fasilitas tersebut beroperasi di luar koridor hukum.
Said Didu juga mengaitkan hal ini dengan pernyataan publik Presiden Prabowo Subianto yang pernah mengingatkan para perwira tinggi untuk berhenti menjadi 'backing' bagi kepentingan bisnis tertentu.
Ia menegaskan bahwa pernyataan presiden tersebut merupakan sindiran langsung yang hanya dapat dipahami oleh kalangan yang mengetahui praktik di lapangan.
Dengan demikian, Said Didu menyimpulkan bahwa masalah di IMIP bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan telah menyentuh aspek kedaulatan negara dan melibatkan jaringan kekuasaan yang kompleks antara pengusaha, birokrat, dan oknum aparat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
