Repelita [Jombang] - Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj secara tegas mengusulkan agar pimpinan PBNU segera mengembalikan konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada negara demi menjaga marwah dan khittah organisasi.
Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Kiai Said di Pesantren Tebuireng, Jombang, pada Sabtu 6 Desember 2025, setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak penerimaan konsesi tersebut terhadap internal NU.
Menurutnya, meskipun awalnya konsesi tambang diterima sebagai bentuk penghargaan pemerintah sekaligus peluang penguatan ekonomi organisasi, realitas belakangan menunjukkan madharat yang jauh lebih besar daripada manfaatnya.
Saya sejak awal menghormati inisiatif pemerintah. Itu bentuk penghargaan yang baik. Tetapi melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar, dan itu membawa madharat yang lebih besar daripada manfaatnya. Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah, tegas Kiai Said.
Ia menilai mandat utama Nahdlatul Ulama sebagai gerakan spiritual, pendidikan, dakwah, kesehatan, dan pemberdayaan umat tidak boleh terganggu oleh aktivitas bisnis berisiko tinggi seperti pertambangan.
Lima dampak negatif yang dikhawatirkan adalah konflik internal yang memanas, polarisasi di kalangan kader, citra publik yang tercoreng, penyimpangan dari khittah organisasi, serta pengabaian program-program strategis jangka panjang NU.
NU ini rumah besar umat. Jangan sampai terseret pada urusan yang membawa kegaduhan dan menjauhkan kita dari khittah pendirian. Kalau sebuah urusan membawa lebih banyak mudarat, maka tinggalkan. Kembalikan supaya NU fokus pada tugas-tugas sucinya, lanjutnya.
Kiai Said menegaskan bahwa kemajuan warga Nahdliyin tidak bergantung pada kepemilikan tambang, melainkan pada penguatan sumber daya manusia melalui pesantren, ekonomi kerakyatan, pendidikan, kesehatan, dan digitalisasi layanan keumatan.
Keberkahan NU itu dari ketulusan, dari amanah, dari keilmuan. Bukan dari proyek tambang. Kita bisa maju tanpa itu semua, asal tata kelola dan pelayanan ke umat diperkuat, tuturnya.
Pernyataan ini menjadi salah satu suara paling berpengaruh di tengah gejolak internal PBNU terkait konsesi tambang yang terus mencuat dalam beberapa pekan terakhir, sekaligus memberikan arah bagi pengambilan keputusan organisasi ke depan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
