Repelita Morowali - Seorang mantan pekerja di perusahaan PT Indonesia Morowali Industrial Park yang identitasnya dirahasiakan dengan sebutan Mr X telah membuka berbagai ketidakwajaran dalam operasional perusahaan yang sedang menjadi pusat perhatian masyarakat luas.
Pengungkapan ini disampaikan langsung dalam sesi wawancara khusus bersama jurnalis Aiman Witjaksono selama program diskusi Rakyat Bersuara pada 2 Desember 2025.
Dalam percakapan tersebut, Mr X mengungkap praktik yang mengejutkan di mana setiap kali ada inspeksi mendadak dari para pejabat tinggi, para tenaga kerja asing asal China langsung dipindahkan ke area hutan sekitar untuk menghindari deteksi.
Langkah evakuasi ini dilakukan secara terorganisir agar tidak terlihat adanya pelanggaran terkait penggunaan tenaga kerja luar negeri di kawasan industri tersebut.
Selain itu, mantan karyawan ini juga membeberkan fakta mencengangkan mengenai upah bagi petugas kebersihan di lingkungan PT Indonesia Morowali Industrial Park yang terletak di wilayah Sulawesi Tengah.
Petugas kebersihan tersebut ternyata bukan berasal dari warga negara Indonesia, melainkan tenaga kerja asing yang didatangkan dari China untuk menangani tugas sederhana seperti menyapu.
Menurut keterangan Mr X, gaji bulanan untuk posisi tersebut mencapai angka fantastis yaitu sekitar delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah yang dibayarkan dalam dua tahap setiap bulannya.
Pembayaran pertama sebesar lima puluh persen dikirimkan langsung ke keluarga pekerja di negara asalnya, sementara sisanya diterima oleh pekerja itu sendiri selama bertugas di Indonesia.
Sistem kompensasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kesetaraan upah antara tenaga kerja lokal dan asing di perusahaan yang mengelola kawasan industri besar tersebut.
Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan turut memberikan tanggapan terkait kontroversi seputar fasilitas penerbangan di area PT Indonesia Morowali Industrial Park yang menjadi bahan perdebatan hangat.
Dalam pernyataannya, Luhut menegaskan tanggung jawabnya sebagai mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selama lebih dari satu dekade dalam merencanakan serta mengembangkan berbagai proyek investasi strategis nasional.
Polemik muncul setelah adanya klaim bahwa bandara khusus di kawasan tersebut beroperasi tanpa pengawasan resmi dari aparat negara yang berwenang.
Keterangan ini berasal dari tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang mendampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin selama kunjungan inspeksi di lokasi bandara tersebut.
Menurut satgas tersebut, tidak ada kehadiran petugas resmi dari pemerintah yang mengelola operasional harian bandara, sehingga menimbulkan kekhawatiran atas kedaulatan dan regulasi di wilayah industri yang dikuasai oleh investor asing.
Kasus ini semakin memperkuat sorotan publik terhadap tata kelola perusahaan yang melibatkan banyak tenaga kerja asing serta infrastruktur pendukung yang diduga tidak sepenuhnya mematuhi aturan nasional.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
