Repelita Jakarta - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan dugaan kuat adanya entitas otonom mirip negara di dalam negeri tepat di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park yang terletak di Morowali, Sulawesi Tengah, sebuah fakta yang kini memicu perdebatan sengit di kalangan tokoh publik dan pengamat kebijakan nasional.
Temuan tersebut mencakup operasional bandara khusus di area IMIP yang diresmikan oleh mantan Presiden Joko Widodo pada 2018, di mana tidak ada jejak keberadaan lembaga pengawas negara seperti Bea Cukai maupun Imigrasi yang seharusnya mengawasi lalu lintas barang dan orang.
Anomali ini langsung menarik perhatian mantan pejabat Kementerian BUMN Muhammad Said Didu yang melihatnya sebagai bukti nyata dari berbagai penyimpangan struktural yang terjadi sebelumnya.
Dalam unggahannya di akun X pribadinya msaid_didu pada Kamis 27 November 2025, Said Didu menginterpretasikan langkah Menteri Sjafrie sebagai bagian integral dari strategi penyelamatan aset alam nasional dari praktik eksploitasi yang merugikan.
Ia menekankan bahwa upaya semacam operasi militer untuk merebut kembali kendali sumber daya alam di lokasi seperti Bangka dan Morowali berpotensi mengembalikan nilai ratusan triliun rupiah ke kas negara.
Said Didu mendorong pelaksanaan inisiatif serupa di berbagai wilayah rentan lainnya termasuk Wade Bay di Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, serta Kalimantan Timur guna mencegah kerugian lebih lanjut.
Unggahan tersebut juga menyiratkan bahwa penemuan di IMIP semakin memperjelas berbagai kerusakan sistemik yang menurutnya telah dibangun selama periode kepemimpinan mantan Presiden Joko Widodo.
Untuk memperkuat pandangannya, Said Didu merujuk pada pernyataan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang memprediksi dibutuhkan waktu hingga satu abad penuh untuk memulihkan kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan ilegal atau tidak terkendali.
Hingga kini belum ada respons resmi dari pihak berwenang terkait atau perwakilan mantan Presiden Joko Widodo terhadap tudingan tersebut, sementara masyarakat menanti hasil investigasi mendalam yang diharapkan membawa transparansi penuh atas pengelolaan kawasan industri strategis dan implikasinya terhadap kedaulatan ekonomi Indonesia.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
