PBNU Terguncang: Gus Yahya Dicopot Rais Aam, Tim Pencari Fakta Dibentuk Buru Jejak Tambang dan Zionis

 

Repelita Surabaya - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengalami guncangan internal yang signifikan ketika Rais Aam organisasi itu mengambil keputusan tegas untuk mencopot KH Yahya Cholil Staquf atau yang akrab disapa Gus Yahya dari posisi Ketua Umum efektif sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB berdasarkan hasil rapat Syuriyah yang menyoroti berbagai pelanggaran konstitusi dan tata kelola selama masa kepemimpinannya.

Keputusan tersebut diumumkan secara resmi melalui surat edaran yang menegaskan bahwa Gus Yahya tidak lagi memiliki wewenang apa pun untuk menggunakan atribut jabatan atau bertindak atas nama lembaga termasuk dalam pengambilan kebijakan strategis atau representasi eksternal yang selama ini menjadi tanggung jawab utama pemimpin tertinggi Pengurus Besar.

Sebagai langkah transisi sementara, seluruh kendali organisasi kini berada di tangan Rais Aam KH Miftachul Akhyar atau Kiai Miftah yang akan memimpin sementara hingga digelarnya rapat pleno atau muktamar darurat dalam waktu dekat untuk menentukan pengganti yang sah sesuai dengan aturan perkumpulan dan nilai-nilai jamiyah yang telah menjadi pegangan sejak berdirinya Nahdlatul Ulama.

Rapat Syuriyah yang digelar di kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur pada Sabtu 29 November 2025 siang menjadi puncak dari rangkaian pertemuan tertutup yang melibatkan para ulama senior dan perwakilan dari tiga puluh enam Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama di mana dibahas secara mendalam berbagai isu yang memicu ketidakstabilan seperti dugaan ketidakpatuhan terhadap prosedur rotasi pengurus dan pengelolaan sumber daya organisasi.

Kiai Miftah menekankan bahwa pencopotan ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat untuk menjaga integritas lembaga yang memiliki jutaan anggota di seluruh Indonesia sehingga setiap upaya untuk melanjutkan klaim legitimasi dari pihak yang bersangkutan dianggap tidak memiliki dasar hukum internal maupun eksternal.

Dalam upaya meredam spekulasi yang kian merebak di kalangan warga Nahdlatul Ulama dan masyarakat luas, Rais Aam segera membentuk Tim Pencari Fakta yang bertugas melakukan penelusuran komprehensif terhadap berbagai tudingan yang beredar termasuk keterkaitan dengan aktivitas pertambangan ilegal serta hubungan dengan kelompok-kelompok yang dianggap bertentangan dengan prinsip anti-zionisme organisasi.

Tim Pencari Fakta tersebut akan dipimpin langsung oleh dua Wakil Rais Aam yakni KH Anwar Iskandar dan KH Afifuddin Muhajir yang diberi mandat penuh untuk mengumpulkan bukti dari berbagai sumber terpercaya melakukan wawancara dengan pihak terkait serta menyusun laporan akhir yang bisa menjadi dasar tindakan lanjutan bagi kepengurusan baru.

Untuk mendukung kelancaran kerja tim investigasi tersebut, sistem digitalisasi data dan layanan Digdaya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sementara dibekukan di tingkat pusat meskipun operasional di tingkat wilayah dan cabang tetap berjalan normal guna memastikan tidak ada intervensi yang bisa menghambat proses pencarian kebenaran faktual.

Kiai Miftah juga mengajak seluruh elemen Nahdlatul Ulama untuk tetap menjunjung tinggi khittah organisasi yang menekankan persatuan akhlak mulia dan kejujuran dalam segala aspek kehidupan sehingga dinamika ini diharapkan menjadi momentum perbaikan daripada perpecahan yang merugikan citra lembaga sebagai pilar moderasi beragama di Indonesia.

Proses percepatan muktamar yang direncanakan dalam waktu dekat akan melibatkan musyawarah mendalam dari para ulama dan aktivis Nahdlatul Ulama di seluruh tanah air untuk memilih pemimpin yang mampu membawa organisasi kembali ke jalur yang selaras dengan visi pendiri serta tantangan kontemporer seperti isu lingkungan dan keadilan sosial yang menjadi agenda utama gerakan ini sejak lama.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga