Repelita Morowali - Fasilitas penerbangan eksklusif di kawasan pengolahan nikel PT Indonesia Morowali Industrial Park telah menjadi pusat kontroversi setelah terungkap beroperasi secara tertutup sejak 2014 tanpa melibatkan petugas resmi dari lembaga negara seperti bea cukai dan imigrasi.
Situasi ini memicu kekhawatiran mendalam tentang kemungkinan kebocoran sumber daya alam serta pelanggaran kedaulatan, di mana pekerja asing dan kargo impor dapat bergerak bebas tanpa prosedur pemeriksaan standar yang diwajibkan oleh regulasi nasional.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Airlangga, Prof Henri Subiakto, secara vokal mengecam keanehan bahwa entitas asal luar negeri bisa mengelola infrastruktur udara pribadi yang luput dari pengawasan imigrasi dan bea cukai, padahal operasinya baru menjadi isu nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto setelah bertahun-tahun tanpa intervensi.
Pada 26 November 2025, melalui akun X pribadinya, Prof Henri bertanya, Lalu kemana selama ini kepolisian dan penguasa wilayah disitu? Siapa pula yang mengijinkan orang asing bebas keluar masuk tanpa menghiraukan kedaulatan negara ini? Lalu apa saja yang kemungkinan terjadi saat orang orang dari negara asing itu bebas keluar masuk lewat fasilitas bandara khusus ini?
Ia menduga adanya pelindung di balik keistimewaan tersebut, yang memungkinkan perusahaan asing mengabaikan kewenangan undang-undang wilayah Indonesia.
Prof Henri menyerukan agar Presiden Prabowo beserta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin segera menindak tegas penyimpangan untuk mengembalikan martabat kedaulatan Republik Indonesia.
Ayo pak Prabowo tegakkan aturan dan tunjukkan kedaulatan NKRI. Kami percaya bahwa Presiden Prabowo dan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin akan mampu menertibkan berbagai penyimpangan dan bertindak tegas sesuai peraturan perundangan yang berlaku di RI, tegasnya.
Sebagai mantan staf ahli komunikasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Prof Henri menilai pola ini lebih menguntungkan ambisi kekuasaan elit daripada kepentingan kesejahteraan warga negara.
Bagi politisi yang terlalu besar ambisinya untuk terus berkuasa dengan berbagai cara, baginya Rakyat dan kekayaan negara itu mereka hanya dijadikan objek yang sebesar besarnya bisa digunakan dalam meraih kekuasaan politik, ungkapnya.
Untuk itu, ia menekankan perlunya peningkatan kesadaran, ilmu pengetahuan, dan keberanian rakyat dalam mengawasi perilaku penguasa agar tetap sesuai dengan mandat konstitusi.
Makanya, sambung dia, sangat penting bagi rakyat memiliki pemahaman, pengetahuan, pendidikan dan keberanian bicara untuk mengawasi perilaku rezim, supaya mereka tidak menyimpang dari amanat konstitusi negara.
Fasilitas itu, yang dikenal sebagai Bandara Indonesia Morowali Industrial Park dengan kode ICAO WAMP dan IATA MWS, terletak di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, dan diklasifikasikan sebagai bandara domestik kelas 4B yang dikelola swasta di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui Otoritas Bandara Wilayah V Makassar.
Pemilik kawasan, PT Indonesia Morowali Industrial Park yang didirikan pada 19 September 2013 dengan luas konsesi sekitar 2.000 hektare, berperan sebagai pusat pengolahan nikel terintegrasi terbesar di Asia Tenggara.
Editor: 91224 R-ID Elok
