Repelita Morowali - Fasilitas penerbangan khusus di wilayah pertambangan nikel Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, baru saja menjadi sorotan setelah terungkap beroperasi secara tertutup sejak 2014 tanpa kehadiran pengawas resmi dari lembaga negara seperti bea cukai dan imigrasi.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran besar terkait potensi pelanggaran kedaulatan, di mana arus pekerja asing dan material impor bisa berlangsung tanpa pemeriksaan ketat yang seharusnya menjadi standar prosedur nasional.
Pakar komunikasi politik Prof Henri Subiakto secara terbuka mempertanyakan bagaimana perusahaan asal luar negeri bisa memiliki infrastruktur udara pribadi yang luput dari kontrol imigrasi dan bea cukai, sementara operasionalnya baru ramai dibahas di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto setelah bertahun-tahun berjalan tanpa gangguan.
Pada 26 November 2025, melalui akun X pribadinya, Prof Henri bertanya, Lalu kemana selama ini kepolisian dan penguasa wilayah disitu? Siapa pula yang mengijinkan orang asing bebas keluar masuk tanpa menghiraukan kedaulatan negara ini? Lalu apa saja yang kemungkinan terjadi saat orang orang dari negara asing itu bebas keluar masuk lewat fasilitas bandara khusus ini?
Ia menduga adanya jaringan pelindung di balik kebebasan operasional tersebut, yang memberikan istimewa kepada entitas asing sambil mengesampingkan kewenangan undang-undang di tanah air.
Prof Henri mendesak agar Presiden Prabowo dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin segera mengambil langkah tegas untuk menegakkan regulasi dan mengembalikan otoritas Republik Indonesia di kawasan sensitif itu.
Ayo pak Prabowo tegakkan aturan dan tunjukkan kedaulatan NKRI. Kami percaya bahwa Presiden Prabowo dan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin akan mampu menertibkan berbagai penyimpangan dan bertindak tegas sesuai peraturan perundangan yang berlaku di RI, tegasnya.
Sebagai mantan staf ahli di bidang komunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Prof Henri menilai bahwa praktik semacam ini lebih menguntungkan kelompok elit politik daripada kesejahteraan masyarakat luas.
Bagi politisi yang terlalu besar ambisinya untuk terus berkuasa dengan berbagai cara, baginya Rakyat dan kekayaan negara itu mereka hanya dijadikan objek yang sebesar besarnya bisa digunakan dalam meraih kekuasaan politik, ungkapnya.
Oleh karena itu, menurutnya, warga negara wajib meningkatkan literasi, wawasan, dan keberanian untuk mengawasi tindakan penguasa agar tetap sejalan dengan semangat konstitusi.
Makanya, sambung dia, sangat penting bagi rakyat memiliki pemahaman, pengetahuan, pendidikan dan keberanian bicara untuk mengawasi perilaku rezim, supaya mereka tidak menyimpang dari amanat konstitusi negara.
Fasilitas tersebut, yang dikenal sebagai Bandara Indonesia Morowali Industrial Park dengan kode ICAO WAMP dan IATA MWS, terletak di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, dan dikategorikan sebagai bandara domestik kelas 4B yang dikelola swasta di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui Otoritas Bandara Wilayah V Makassar.
Pemilik kawasan, PT Indonesia Morowali Industrial Park yang berdiri sejak 19 September 2013 dengan luas konsesi sekitar 2.000 hektare, merupakan pemain utama dalam pengolahan nikel terintegrasi terbesar di Asia Tenggara.
Editor: 91224 R-ID Elok
