Repelita Jakarta - Isu pemberhentian Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya kian menjadi perbincangan luas di kalangan jamaah Nahdliyin, termasuk tokoh-tokoh di tingkat daerah yang sudah mengetahui melalui surat edaran resmi yang beredar.
Pencopotan tersebut resmi diumumkan melalui Surat Edaran Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025, yang menyatakan bahwa KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU mulai 26 November 2025 pukul 00.45 WIB.
Surat edaran tersebut diterbitkan di Jakarta dan ditandatangani oleh Wakil Rais Aam KH Afifuddin Muhajir serta Katib Syuriyah PBNU KH Ahmad Tajul Mafakhir.
Dokumen itu ditujukan kepada Pengurus Besar Pleno, Pengurus Wilayah NU se-Indonesia, Pengurus Cabang NU se-Indonesia, serta Pengurus Cabang Istimewa NU sebagai langkah lanjutan dari keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU yang digelar pada 20 November 2025.
Keputusan ini memicu berbagai tanggapan dari para kiai, di mana Pengasuh Pondok Pesantren Bugen Al-Itqon Semarang sekaligus Rais Syuriyah Pengurus Wilayah NU Jawa Tengah, Ubaidillah Shodaqoh, memilih untuk menahan diri dari komentar mendalam karena masih menunggu detail lengkap.
Saya belum membaca (putusan pemberhentian Gus Yahya, red). Belum saget (bisa, red) merespons, ujar Kiai Ubaid, sapaan akrabnya, saat dikonfirmasi wartawan pada 26 November 2025.
Ubaidillah menilai bahwa pergulatan di tingkat pimpinan pusat PBNU saat ini masih termasuk dalam dinamika organisasi yang wajar dan tidak perlu dikhawatirkan.
Ya itu dinamika jam‘iyah, jadi ya biasa. Kalau ada persoalan, ya diselesaikan di PBNU. Ada mustasyar, ada mekanismenya, ujarnya.
Menurutnya, penyelesaian segala persoalan harus mengikuti prosedur yang benar dan sesuai dengan aturan organisasi, tanpa ada ruang untuk spekulasi dari pihak luar.
Ya menyikapinya ya apa yang disikapi PBNU nanti. Tunggu mekanismenya jam‘iyah saja. Biar ada hukumnya. Semuanya sudah adem-adem kok, ujarnya.
Kiai Ubaid menyatakan sikap netralnya dengan tidak memihak kepada siapa pun dan menyerahkan seluruh proses kepada mustasyar serta pengurus PBNU yang berwenang.
Semuanya diserahkan kepada mustasyar, kepada pengurus PBNU yang ada. Jadi tidak ada dukung-mendukung, katanya.
Sebelumnya, PBNU telah mengadakan rapat dengan para ulama dan menyepakati bahwa tidak ada pemakzulan terhadap Yahya Cholil Staquf dari jabatannya, dengan kehadiran sekitar 50 ulama NU.
Isu pemakzulan awalnya muncul dari surat yang ditandatangani Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar pada 20 November 2025, berdasarkan musyawarah antara Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam.
Gus Yahya sebelumnya didesak untuk mundur karena dianggap mengundang akademisi yang dituduh pro-Zionis, Peter Berkowitz, dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan NU pada Agustus lalu, serta dugaan ketidakwajaran dalam pengelolaan keuangan organisasi.
Editor: 91224 R-ID Elok
