[BREAKING NEWS] Rais Aam Sebut Gus Yahya Tak Berhak Lagi Atasnamakan Ketua Umum PBNU

Repelita Surabaya - Ketegangan di lingkungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama semakin meningkat belakangan ini.

KH Miftachul Ahyar selaku Rais Aam PBNU secara jelas mengonfirmasi bahwa per tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf telah kehilangan posisinya sebagai Ketua Umum PBNU, sehingga ia tidak memiliki kuasa lagi untuk memanfaatkan segala simbol atau fasilitas yang terkait dengan jabatan tersebut.

Pengakuan resmi dari Rais Aam ini diungkapkan setelah agenda silaturahmi yang melibatkan Syuriyah PBNU beserta perwakilan dari 36 Pengurus Wilayah NU, yang diselenggarakan di markas PWNU Jawa Timur pada hari Sabtu tanggal 29 November 2025.

KH Miftachul Ahyar menekankan bahwa putusan dari Syuriyah PBNU ini bersifat mutlak dan tidak bisa ditentang oleh siapa pun.

Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU.

Sejak momen tersebut, seluruh tanggung jawab kepemimpinan PBNU secara keseluruhan dialihkan ke tangan Rais Aam, ujarnya dengan nada tegas.

Penggunaan lambang atau fasilitas jabatan Ketua Umum untuk segala bentuk kebijakan atau tindakan kini dianggap tidak sah dan tidak memiliki dasar organisasi.

Rais Aam menjelaskan bahwa dokumen risalah dari Rapat Harian Syuriyah PBNU disusun dengan teliti berdasarkan bukti-bukti konkret serta situasi aktual yang menimpa internal keluarga besar NU.

Tidak ada agenda terselubung di balik apa yang telah dicatat dalam dokumen rapat tersebut.

Segala hal yang dilakukan murni mengikuti realitas yang ada, tambahnya.

Guna menjamin kelangsungan aktivitas organisasi tetap lancar tanpa hambatan, PBNU berencana mengadakan Rapat Pleno atau Muktamar dalam waktu singkat ke depan.

Kami mengharapkan proses pergantian ini berjalan dengan rapi dan selaras dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam aturan jam’iyah, ungkap Rais Aam.

KH Miftachul Ahyar memberikan sorotan mendalam terhadap berbagai pandangan masyarakat serta berita yang menyebar di platform media konvensional maupun digital.

Guna memverifikasi keabsahan berita-berita tersebut, dibentuklah Tim Pencari Fakta yang akan menangani tugasnya dengan komprehensif dan teliti.

Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan KH Afifuddin Muhajir ditetapkan sebagai pembimbing utama bagi tim investigasi tersebut.

Supaya tim tersebut bisa beroperasi secara efektif, Rais Aam memutuskan untuk menunda penerapan Digdaya Persuratan di level PBNU hingga penyidikan selesai sepenuhnya.

Meskipun begitu, operasional sistem serupa di tingkat PWNU serta PCNU terus berlanjut seperti biasa tanpa gangguan.

Rais Aam kembali menasihati seluruh anggota keluarga NU agar tetap setia pada prinsip-prinsip Khittah Nahdlatul Ulama.

Setiap elemen harus memprioritaskan manfaat kolektif, mempertahankan perilaku yang terpuji, serta mengutamakan integritas dalam proses berpikir, berperilaku, dan beraktivitas.

Sebagai upaya spiritual, Rais Aam mendorong seluruh jamaah NU untuk mengintensifkan doa-doa mereka.

Marilah kita memohon kepada Allah SWT supaya diberikan solusi yang paling tepat dan penuh kebaikan bagi perkumpulan Nahdlatul Ulama.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga