Kepemimpinan PBNU Beralih dari Gus Yahya ke KH Miftachul Ahyar, Rais Aam: Muktamar Akan Digelar

Repelita Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengeluarkan surat resmi yang ditandatangani oleh Rais Aam KH Miftachul Akhyar, yang secara tegas menyatakan bahwa KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya tidak lagi menduduki posisi Ketua Umum PBNU per tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB.

Langkah ini merupakan kelanjutan dari hasil Rapat Harian Syuriyah PBNU yang dilaksanakan pada 20 November 2025, dengan sosialisasi yang telah menjangkau 36 Pengurus Wilayah NU di seluruh Indonesia.

Surat resmi tersebut menjabarkan secara rinci bahwa mulai dari waktu yang ditentukan, Gus Yahya kehilangan segala bentuk otoritas, hak atas penggunaan lambang-lambang jabatan, serta kemampuan untuk mewakili sebagai Ketua Umum PBNU.

Seluruh wewenang kepemimpinan organisasi kini dialihkan secara penuh kepada Rais Aam KH Miftachul Akhyar, sesuai dengan mekanisme internal yang berlaku.

PBNU menekankan bahwa dasar-dasar keputusan ini sepenuhnya didasarkan pada bukti-bukti yang valid, sebagaimana tercantum dalam risalah rapat Syuriyah, tanpa adanya unsur agenda tersembunyi atau faktor eksternal lainnya.

Dokumen risalah tersebut disusun dengan hati-hati untuk mencerminkan situasi aktual di dalam lingkungan organisasi, memastikan transparansi dan akuntabilitas bagi seluruh elemen.

Agar aktivitas organisasi tetap berjalan tanpa terganggu, PBNU berencana mengadakan Rapat Pleno atau konferensi besar dalam waktu yang relatif dekat untuk membahas langkah selanjutnya.

Proses ini diharapkan dapat memperkuat fondasi jam'iyah dan memastikan kelancaran tugas-tugas utama Nahdlatul Ulama di tengah dinamika yang ada.

Menghadapi berbagai isu dan pandangan yang muncul di kalangan masyarakat serta platform informasi, PBNU memutuskan untuk menyusun Tim Pencari Fakta yang bertugas melakukan pemeriksaan secara teliti dan menyeluruh terhadap berita-berita yang beredar.

Tim investigasi ini akan dipimpin oleh KH Anwar Iskandar dan KH Afifuddin Muhajir sebagai figur pengarah utama, yang diharapkan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan obyektif.

Untuk memungkinkan tim bekerja tanpa hambatan, penerapan Digdaya Persuratan di tingkat pusat PBNU sementara waktu dihentikan hingga proses pemeriksaan rampung.

Sementara itu, kegiatan serupa di level Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang NU tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya, tanpa adanya perubahan prosedur.

PBNU juga menyampaikan himbauan kepada seluruh anggota dan kader untuk selalu mengutamakan manfaat bersama, mempertahankan sikap berakhlak karimah, serta memprioritaskan kejujuran dalam setiap proses pemikiran, perilaku, dan aktivitas organisasi.

Langkah ini dianggap esensial untuk menjaga harmoni dan integritas keluarga besar Nahdlatul Ulama di masa-masa transisi.

Sebagai bentuk usaha spiritual, Rais Aam mengajak seluruh jamaah NU untuk menggelar lebih banyak doa dan permohonan kepada Allah SWT, meminta petunjuk serta solusi yang paling mendatangkan kemaslahatan bagi jam'iyah secara keseluruhan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga