Repelita Jakarta - Operasional Bandara Indonesia Morowali Industrial Park yang tidak melibatkan pengawasan dari Bea Cukai maupun Imigrasi sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2018 telah menimbulkan kegelisahan mendalam di kalangan elite politik dan pakar keamanan nasional.
Situasi ini diungkap secara terbuka oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat melakukan inspeksi di kawasan industri tersebut pada 19 November 2025, di mana ia menyatakan keterkejutannya karena tidak ada satupun petugas otoritas negara yang bertugas memantau arus keluar masuk penumpang dan kargo.
Absennya lembaga-lembaga kunci tersebut membuka peluang lebar bagi berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari perdagangan barang terlarang, pergerakan individu tanpa verifikasi identitas, hingga kehilangan pendapatan negara akibat ketidakpatuhan terhadap aturan pajak dan bea masuk.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB, Oleh Soleh, mengecam keras pengelolaan fasilitas penerbangan strategis ini sebagai kelalaian fatal yang secara langsung membahayakan integritas wilayah Indonesia.
Ia menekankan bahwa tidak adanya akses bagi aparat pemerintah untuk melakukan inspeksi rutin di area bandara menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam pengawasan wilayah udara yang seharusnya menjadi tanggung jawab mutlak negara.
Kondisi semacam ini, lanjut Soleh, tidak hanya melanggar ketentuan regulasi sipil penerbangan tetapi juga menciptakan celah keamanan yang bisa dieksploitasi oleh aktor asing atau kelompok kriminal untuk merusak stabilitas ekonomi dan pertahanan nasional.
Pakar Hukum Pidana dari Universitas Tarumanegara, Hery Firmansyah, menambahkan bahwa kekosongan pengawasan di titik akses vital seperti bandara ini merupakan indikasi lemahnya kontrol pemerintah terhadap aset-aset yang berpotensi menjadi pintu gerbang ancaman eksternal.
Menurutnya, tanpa kehadiran Bea Cukai untuk mengendalikan barang dan Imigrasi untuk memverifikasi pergerakan manusia, risiko terjadinya penyelundupan skala besar atau infiltrasi tenaga kerja ilegal menjadi sangat tinggi, terutama di kawasan industri nikel yang didominasi investasi asing.
Hery juga mempertanyakan mengapa anomali ini baru menjadi sorotan setelah bertahun-tahun berlangsung, apakah ada faktor pembiaran yang disengaja atau memang kurangnya koordinasi antarlembaga pemerintah pusat.
Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, H Kurniawan, pada 25 November 2025 menyuarakan keprihatinannya atas situasi yang ia anggap sebagai bentuk keanehan dalam pengelolaan fasilitas publik yang seharusnya berada di bawah kuasa negara.
Ia menduga adanya permainan tersembunyi di balik operasional bandara yang dikelola sepenuhnya oleh pihak swasta, termasuk keterlibatan perusahaan asing dalam perluasan infrastruktur seperti perpanjangan landasan pacu.
Kurniawan menuntut agar penyelidikan dilakukan secara transparan tanpa memandang status politik atau bisnis siapa pun yang terlibat, agar kebenaran terungkap dan kedaulatan tidak lagi terancam oleh kelalaian semacam ini.
Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi, dalam cuitannya di akun X pada 26 November 2025 mengkritik keras bandara tersebut sebagai entitas yang beroperasi seperti negara otonom di dalam wilayah Indonesia, dengan arus barang dan pekerja asing yang tidak terpantau.
Ia menyoroti bahwa meskipun berstatus bandara khusus, fasilitas ini telah menjadi saluran utama untuk mobilitas tanpa hambatan, yang berpotensi merugikan kepentingan ekonomi domestik dan memperlemah posisi tawar negara dalam hubungan internasional.
Pemerintah kini dihadapkan pada tuntutan mendesak untuk menempatkan otoritas negara di bandara tersebut, termasuk membangun kantor Bea Cukai dan Imigrasi serta memperketat akses agar tidak lagi menjadi titik lemah dalam jaringan pertahanan nasional yang lebih luas.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
