Repelita Jakarta - Kebijakan kenaikan gaji bagi ASN, TNI, Polri, dan pejabat negara yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 menimbulkan kebingungan di kalangan pejabat terkait.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengaku belum melakukan koordinasi langsung dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait implementasi perpres tersebut.
Ia menyatakan belum dapat memastikan apakah kenaikan gaji ASN akan mulai diberlakukan pada tahun ini atau baru akan dijalankan pada 2026.
“Perpres kan baru keluar, nanti kita memang perlu bicara dengan Pak Menteri Keuangan. Kemarin tim sudah diskusi-diskusi juga,” ujar Rini di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Rini menambahkan bahwa kebijakan kenaikan gaji memerlukan perhitungan anggaran yang besar dan harus disesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
“Tentunya, Presiden Prabowo juga ingin mensejahterakan ASN, tetapi tentunya kita harus memperhatikan keuangan negara yang sedang dihitung,” tegasnya.
Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakrulloh juga menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu eksekusi dari Kementerian Keuangan.
Ia menyambut baik kebijakan tersebut, namun belum ada kepastian teknis pelaksanaannya.
“Perpres sudah keluar, tinggal eksekusi Kemenkeu. Kami menyambut baik kebijakan tersebut,” ungkap Zudan.
Kebingungan muncul karena meskipun perpres telah diterbitkan, belum ada kejelasan mengenai waktu pencairan dan mekanisme pelaksanaan kenaikan gaji tersebut.
Pencairan direncanakan mulai November 2025 dengan sistem pembayaran rapel untuk bulan Oktober dan November, namun hal ini masih menunggu keputusan final dari Kementerian Keuangan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
