Repelita Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataannya saat ditanya mengenai kemungkinan maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2029.
Pertanyaan tersebut dilontarkan oleh awak media pada Kamis, 9 Oktober 2025, di tengah meningkatnya popularitas Purbaya yang dinilai berpotensi ikut dalam kontestasi politik mendatang.
Menanggapi hal itu, Purbaya langsung menepis kemungkinan dirinya maju sebagai cawapres.
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki niat sedikit pun untuk terlibat dalam pemilihan presiden.
“Baru juga sebulan kerja. Ini enggak ada kepikiran sama sekali. Gue enggak mikirin juga. Enggak, enggak mikir sama sekali,” ujar Purbaya.
Sebelumnya, Purbaya dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah melakukan pertemuan untuk membahas anggaran Kementerian Kesehatan.
Pertemuan tersebut berlangsung di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, pada Kamis, 9 Oktober 2025.
Dalam pertemuan itu, Purbaya menyampaikan bahwa beberapa anggaran penting telah dibuka blokirnya agar bisa dijalankan tahun ini.
Ia menyebut bahwa anggaran yang dibuka tersebut berkaitan dengan program untuk bayi baru lahir.
“(Anggaran) untuk anak-anak bayi yang baru lahir kami pikir penting, jadi harus di-unblock,” jelas Purbaya.
Selain itu, mereka juga membahas mengenai iuran BPJS Kesehatan.
Namun, pembahasan terkait iuran tersebut belum dilakukan secara mendalam.
Purbaya menyebut bahwa belum ada keputusan final mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan.
“Dia (Budi Gunadi Sadikin) ngomong sedikit (soal iuran BPJS Kesehatan), tapi enggak terlalu dalam,” kata Purbaya.
Ia menambahkan bahwa pembahasan masih berada di tahap awal dan belum ada angka pasti yang bisa disampaikan kepada publik.
“Ada (kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan), tapi belum final. Baru permukaannya, jadi belum clear, belum bisa didiskusikan ke media. Biar mereka (Kemenkes) yang menghitung,” ucap Purbaya.
Sebelumnya, momen pertemuan antara Purbaya dan Budi telah diunggah oleh akun resmi Instagram @menkeuri pada Rabu, 8 Oktober 2025.
Dalam unggahan tersebut, disebutkan bahwa pertemuan itu membahas langkah-langkah untuk memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional, termasuk pengelolaan BPJS Kesehatan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
