Repelita Jakarta - Kasus keracunan massal siswa akibat konsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi sorotan publik.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penyedia menu MBG dituntut memiliki tanggung jawab tinggi dalam memastikan keamanan makanan.
Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Chaniago, menyampaikan harapan agar insiden serupa tidak kembali terjadi.
Dalam rapat kerja bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Menteri Kesehatan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10), Irma menegaskan bahwa dapur yang dikelola sesuai standar operasional prosedur (SOP) tidak menimbulkan masalah.
Ia mencontohkan SPPG yang berada di bawah naungan Polri sebagai model tata kelola yang baik.
Menurut Irma, hal tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi BGN dalam mengelola dapur MBG secara bertanggung jawab.
Kalau menurut saya, nggak penting mau politisi maupun Polri, mau TNI mau siapa pun yang mempunyai dapur, tapi yang penting itu tanggung jawabnya, kata Irma.
Legislator dari Partai NasDem itu menyebut bahwa Polri memiliki sekitar 600 SPPG.
Ia mengklaim belum pernah mendengar adanya kasus keracunan dari dapur yang dikelola institusi tersebut.
Saya punya informasi kalau Polri itu punya 600 SPPG loh, mohon maaf mungkin saya salah, tapi saya dapat informasi itu, ujar Irma.
Tapi saya juga dapat informasi bahwa dapur yang di bawah Polri itu, itu nggak ada yang berkasus karena dapurnya sesuai dengan standar, tambahnya.
Irma menegaskan bahwa kepemilikan SPPG bukanlah isu utama.
Yang terpenting adalah tanggung jawab pengelola dalam memenuhi kriteria dan menjalankan SOP yang telah ditetapkan.
Artinya, sekarang bukan terkait dengan siapa, tapi terkait dengan bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab orang itu. Jadi soal sebutan politisi, mohon maaf ini jangan dipolitisasi. Kami ini udah hancur lebur DPR ini dibusukin. Jadi jangan ditambah lagi dengan pembusukan-pembusukan yang seperti ini, saya marah betul soal ini, imbuhnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
