Aktivis media sosial itu secara terbuka meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memecat Hasan dari jabatannya.
Permintaan tersebut disampaikan Denny melalui akun X miliknya saat menanggapi pernyataan Menkeu Purbaya yang mengkritik manajemen Pertamina karena dinilai malas menjalankan proyek strategis.
Yang lucu lagi nih pak Menkeu, ada Komisaris di @pertamina yg bahkan gak ngerti apa-apa tentang migas. Kayak @NasbiHasan. Suruh pecat aja, pak, tulis Denny Siregar, dikutip Rabu (1/10/2025).
Sorotan terhadap Pertamina muncul karena belum adanya pembangunan kilang minyak baru yang menyebabkan Indonesia terus bergantung pada impor BBM, terutama dari Singapura.
Purbaya mengungkap bahwa sejak bertugas di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi pada 2018, ia sudah mendorong Pertamina untuk segera membangun kilang.
Sampai sekarang kan nggak ada satu pun. Jadi bapak tolong kontrol mereka juga. Jadi saya kontrol, dari bapak-bapak juga kontrol, karena kita rugi besar. Karena kita impor dari mana? Dari Singapura, ujar Purbaya saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (30/9).
Ia menegaskan bahwa pemerintah siap mengambil langkah tegas jika Pertamina tidak segera mengeksekusi proyek pembangunan kilang.
Langkah tersebut termasuk pemotongan anggaran hingga pergantian direksi.
Kalau nggak, kita potong uangnya juga. Saya kan pengawas, saya ganti aja dirutnya. Artinya timbal balik. Jadi ini saya pikir masukan yang bagus sekali dari DPR, tegasnya.
Purbaya juga meminta DPR turut mengawasi operasional Pertamina agar subsidi energi bisa ditekan dan lebih tepat sasaran.
Jadi, tolong dari Parlemen juga mengontrol Pertamina, mengontrol hal tersebut, jadi kita kerjasama. Tujuan kita sama sepertinya, mengurangi subsidi, dan membuat subsidi yang ada pun lebih murah dan tepat sasaran, pungkasnya.
Diketahui, Hasan Nasbi menjabat sebagai Komisaris Pertamina sejak 11 September 2025.
Penunjukan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-247/MBU/09/2025 dan SK Direktur Utama PT Danantara Asset Management.
Sebelumnya, Hasan diberhentikan dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) pada 17 September 2025.
Posisinya digantikan oleh Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
