Repelita Jakarta - Pengamat politik dan ekonomi, Heru Subagia, menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Menurut Heru, pernyataan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari dinamika politik yang berkembang di lingkaran pemerintahan baru.
Ia menilai bahwa Purbaya merupakan representasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam kabinet saat ini.
Heru menyebut bahwa setiap langkah dan pernyataan Purbaya tidak mungkin dilepaskan dari koordinasi dengan Presiden.
Ia mengatakan bahwa apapun yang disampaikan Purbaya pasti telah diketahui dan disetujui oleh Prabowo.
Heru menilai posisi Purbaya sebagai Menteri Keuangan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam memainkan isu-isu publik yang sedang berkembang.
Ia menyebut bahwa Purbaya merupakan garda terdepan dalam menyuarakan kebijakan Prabowo, terutama dalam isu-isu yang sensitif.
Menurutnya, isu utang KCJB menjadi bahan yang mudah dipolitisasi dan berpotensi memunculkan serangan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Heru menjelaskan bahwa Purbaya memainkan dua peran dalam isu kereta cepat tersebut.
Pertama, proyek KCJB merupakan bagian dari warisan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang sangat didukung oleh Luhut Binsar Pandjaitan.
Ia menambahkan bahwa Purbaya sendiri merupakan orang dekat Luhut, yang selama ini mendukung penuh proyek-proyek strategis era Jokowi, termasuk KCJB.
Heru menyebut bahwa proyek tersebut kini meninggalkan beban utang triliunan rupiah yang harus ditanggung oleh negara.
Ia menilai bahwa pernyataan Purbaya memiliki dampak politik yang luas, terutama dalam relasi antara pemerintahan Prabowo-Gibran dan pemerintahan sebelumnya.
Menurut Heru, pernyataan tersebut dapat menimbulkan tekanan psikologis dan politik yang signifikan.
Ia juga menyebut bahwa sikap Purbaya yang menolak membayar utang proyek KCJB merupakan bentuk inkonsistensi politik.
Heru menyebut pernyataan Purbaya sebagai dagelan yang tidak lucu dan menyebut bahwa pada akhirnya beban tersebut tetap akan ditanggung oleh pemerintah pusat.
Ia kemudian membandingkan situasi ini dengan sikap awal Prabowo terhadap proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya, pada awalnya Prabowo juga enggan membiayai proyek IKN, namun pada akhirnya tetap melanjutkannya karena realitas politik.
Heru menyebut bahwa Prabowo bahkan menyebut IKN sebagai ibu kota politik.
Ia mengingatkan publik agar tidak terburu-buru memuji pernyataan Purbaya.
Menurutnya, Purbaya hanyalah bagian dari strategi politik ekonomi yang lebih besar.
Heru menyebut bahwa Purbaya merupakan bantalan dari berbagai program yang belum menunjukkan hasil signifikan, seperti ekonomi koperasi, penyediaan lapangan kerja, dan perumahan subsidi.
Ia menilai bahwa berbagai program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran sejauh ini masih berjalan lambat dan belum memberikan hasil maksimal.
Heru menyebut bahwa Purbaya sengaja didorong ke tengah panggung politik untuk memainkan peran sebagai aktor utama dalam isu-isu kontroversial.
Ia mengatakan bahwa Purbaya diberikan wewenang sebagai bendahara negara untuk memainkan peran politik yang seharusnya bukan menjadi bagiannya.
Heru juga menyinggung pernyataan Purbaya yang sempat membandingkan kondisi ekonomi antara era pemerintahan SBY dan Jokowi.
Menurutnya, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Prabowo sengaja memberikan panggung politik kepada Purbaya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
