Repelita Jakarta – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ferdinand Hutahaean, menanggapi langkah sejumlah gubernur yang kompak menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026.
Ferdinand menyebut bahwa sikap para kepala daerah yang menyampaikan protes kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, merupakan bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan daerah.
Ia menyatakan bahwa protes tersebut adalah ekspresi politik yang sah dari para gubernur yang merasa dirugikan oleh keputusan pemerintah pusat.
Dalam keterangannya pada Kamis, 9 Oktober 2025, Ferdinand mengatakan bahwa keputusan Purbaya memangkas TKD hanya bertujuan untuk menjaga posisinya sebagai menteri.
Ia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa Purbaya tidak mempertimbangkan dampak besar yang akan dialami oleh pemerintah daerah akibat kebijakan tersebut.
Menurut Ferdinand, kebijakan itu diambil demi menyelamatkan jabatan Purbaya sebagai Menteri Keuangan, dengan mengorbankan kepentingan daerah.
Ia memperingatkan bahwa langkah tersebut dapat memicu kegaduhan di tingkat masyarakat bawah karena pemerintah daerah kehilangan kemampuan untuk memenuhi janji politik.
Ferdinand menilai bahwa jika anggaran daerah dipotong, kepala daerah akan kesulitan menjalankan program-program yang telah dijanjikan kepada rakyat.
Ia menyebut bahwa kericuhan bisa terjadi ketika masyarakat merasa janji politik tidak ditepati akibat keterbatasan anggaran.
Ferdinand juga menyoroti dampak politik dari kebijakan pemangkasan TKD yang menurutnya tidak bisa dianggap remeh.
Ia menyampaikan bahwa jika seluruh daerah bersatu menolak kebijakan tersebut, Presiden Prabowo akan menghadapi tekanan besar di lapangan.
Ferdinand menambahkan bahwa masyarakat bisa kecewa terhadap kepala daerah karena mereka tidak mampu merealisasikan janji politik tanpa dukungan anggaran yang memadai.
Ia menyatakan bahwa ketika masyarakat tidak mendapatkan apa yang dijanjikan, mereka akan menilai pemimpin daerah tidak mampu berbuat apa-apa.
Menurut Ferdinand, pemangkasan TKD menunjukkan bahwa Menteri Keuangan lebih fokus menyelamatkan dirinya sendiri daripada memperjuangkan kepentingan publik.
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk pengorbanan terhadap kepala daerah demi kepentingan pribadi Purbaya sebagai pengelola APBN.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
