Repelita Jakarta - Razman Arif Nasution mendeklarasikan Koalisi Kami Jokowi sebagai bentuk dukungan terhadap Presiden Joko Widodo.
Deklarasi tersebut dilakukan pada Kamis, 11 September 2025, di kantor RAN Law Firm, Jakarta Selatan.
Razman menyampaikan bahwa Koalisi Kami Jokowi merupakan gerakan sipil yang bertujuan menjaga stabilitas pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa koalisi ini tidak berafiliasi dengan partai politik manapun.
Menurut Razman, gerakan ini lahir dari keresahan masyarakat terhadap isu-isu yang dinilai mengganggu jalannya pemerintahan.
Dalam pernyataannya, Razman menyinggung tudingan yang dilontarkan oleh Roy Suryo terkait keaslian ijazah Presiden Jokowi.
Ia menyebut bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan hanya bersifat asumsi.
Razman menilai bahwa isu ijazah palsu telah digunakan sebagai alat politik untuk menyerang pribadi Presiden.
Ia meminta agar pihak-pihak yang menuduh membawa persoalan tersebut ke ranah hukum, bukan ke ruang publik.
“Kalau memang yakin, silakan tempur di pengadilan. Jangan buat kasus ini beranak-pinak,” ujar Razman dalam konferensi pers.
Ia juga mengkritik langkah Roy Suryo yang dinilai terlalu banyak membuat narasi tanpa bukti konkret.
Razman menyarankan agar proses hukum dijalani dengan tertib dan sesuai prosedur.
Ia menambahkan bahwa jika ada ketidakpuasan terhadap hasil hukum, mekanisme praperadilan bisa ditempuh.
Koalisi Kami Jokowi, menurut Razman, akan menjadi wadah bagi masyarakat yang percaya pada integritas Presiden.
Ia berharap agar gerakan ini mampu meredam polarisasi akibat isu-isu sensitif seperti ijazah.
Razman juga menyampaikan bahwa dukungan terhadap Jokowi tidak boleh diganggu oleh provokasi yang tidak bertanggung jawab.
Ia mengajak masyarakat untuk fokus pada pembangunan dan stabilitas nasional.
Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya pada 11 September 2025, Razman menulis, Kami Jokowi adalah suara rakyat yang ingin menjaga negeri dari fitnah dan kebohongan.
Unggahan tersebut mendapat respons beragam dari netizen, sebagian mendukung dan sebagian lainnya mempertanyakan motif politik di balik deklarasi.
Sementara itu, kubu Roy Suryo tetap bersikukuh bahwa ijazah Jokowi perlu diuji keasliannya di pengadilan.
Mereka menilai bahwa publik berhak mengetahui kebenaran atas dokumen pendidikan seorang kepala negara.
Isu ini diperkirakan akan terus bergulir menjelang tahun politik, dengan berbagai pihak mengambil posisi masing-masing.
Repelita Online akan terus memantau perkembangan isu ini dan menyajikan laporan yang berimbang dan faktual.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
