Prabowo Soal Keracunan di Program MBG: Hanya 0,00017 Persen dari 30 Juta Penerima

 

Repelita Jakarta - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menanggapi langsung insiden keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menyebut bahwa kasus tersebut memang benar terjadi, namun jumlahnya sangat kecil jika dibandingkan dengan total penerima manfaat program.

Prabowo menjelaskan bahwa dari sekitar 30 juta penerima MBG di seluruh Indonesia, hanya tercatat 51 kasus keracunan.

Ia menyebut angka tersebut setara dengan 0,00017 persen dari total penerima.

Meski tergolong minim, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak menganggap enteng setiap laporan yang masuk.

Ia menyatakan bahwa keamanan dan kualitas makanan tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program.

Prabowo menyampaikan bahwa seluruh dapur umum MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah ditertibkan agar lebih aman dan higienis.

Program MBG diluncurkan pada Januari 2025 sebagai salah satu agenda prioritas pemerintahan Prabowo.

Tujuannya adalah memastikan akses gizi seimbang bagi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok rentan.

Hingga September 2025, tercatat sebanyak 9.615 unit SPPG telah beroperasi di berbagai daerah dengan layanan menjangkau lebih dari 30 juta orang.

Presiden mengakui bahwa sebagian besar kasus keracunan terjadi di SPPG yang baru beroperasi.

Ia menyebut bahwa sumber daya manusia di unit baru masih dalam tahap adaptasi terhadap standar operasional.

Selain itu, kualitas bahan baku dan kondisi air juga menjadi faktor pemicu insiden.

Untuk memperkuat pengawasan, Prabowo telah menginstruksikan agar setiap SPPG dilengkapi dengan koki terlatih.

Ia juga meminta agar alat rapid test untuk memeriksa kualitas makanan dan perangkat sterilisasi food tray disediakan di setiap dapur.

Pemerintah turut mendorong penggunaan filter air dan pemasangan CCTV yang terhubung langsung ke pusat sebagai langkah pencegahan dini.

Prabowo menegaskan bahwa meskipun angka keracunan sangat kecil, satu nyawa atau satu orang yang sakit tetap menjadi tanggung jawab pemerintah.

Ia menekankan bahwa perbaikan tata kelola akan terus dilakukan demi menjamin keselamatan penerima manfaat.

Dengan berbagai langkah korektif tersebut, pemerintah berharap program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih aman, higienis, dan menjadi solusi jangka panjang dalam pemenuhan gizi masyarakat Indonesia.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga