KPK Sita Dokumen Dugaan Korupsi Jalan Mempawah Usai Geledah Rumah Ria dan Erlina Norsan

 

Repelita Pontianak - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen dari hasil penggeledahan di rumah Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan Bupati Mempawah Erlina Norsan.

Penyitaan tersebut dilakukan dalam rangka penyelidikan dugaan korupsi pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mempawah.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa barang bukti yang disita diduga berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.

Ia menambahkan bahwa dokumen-dokumen tersebut masih dalam proses pendalaman oleh penyidik untuk mengungkap perkara secara menyeluruh.

Penggeledahan dilakukan di tiga lokasi, yaitu rumah dinas Bupati Mempawah, rumah dinas Gubernur Kalimantan Barat, dan rumah pribadi Ria Norsan.

Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu dan Kamis, 26 September 2025.

Ria Norsan dan Erlina Norsan diketahui merupakan pasangan suami-istri.

Erlina merupakan kader Partai Golkar, sementara Ria Norsan berasal dari Partai Gerindra.

KPK saat ini tengah mendalami aliran dana dalam kasus tersebut.

Pendalaman dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seorang pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Pekerjaan Umum terkait perencanaan anggaran di Dinas PU Kabupaten Mempawah.

Budi menjelaskan bahwa penyidik ingin mengetahui proses dan mekanisme perencanaan, pengesahan, serta pelaksanaan anggaran di lapangan.

ASN yang diperiksa pada 22 September 2025 adalah Desi Meriana, yang dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi tersebut.

Budi menyebut bahwa dana alokasi khusus untuk Dinas PU Mempawah sebelumnya telah disahkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Penyidik KPK ingin menelusuri bagaimana proses pengesahan anggaran tersebut dilakukan.

Selain itu, KPK juga mendalami alur pencairan anggaran yang melibatkan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan.

Penelusuran dilakukan untuk mengetahui asal-usul dana yang diterima oleh pemerintah daerah Mempawah.

Budi menyatakan bahwa proses perencanaan di tingkat daerah menjadi fokus utama penyelidikan.

KPK menduga bahwa pencairan anggaran di pemerintah daerah Mempawah turut melibatkan Kementerian Keuangan.

Penyidik memperkirakan adanya keterlibatan pemerintah pusat dalam proses tersebut.

Budi menambahkan bahwa penyelidikan juga mencakup proses pengesahan dan penyaluran anggaran di tingkat pusat.

KPK berkomitmen untuk mengungkap seluruh rangkaian proses yang diduga menjadi bagian dari praktik korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Kabupaten Mempawah.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga