Jumhur Hidayat Bandingkan Prabowo dan Jokowi soal UU Ciptaker, Sebut Pemerintahan Lama Zalim Terbitkan Perppu

 

Repelita Jakarta - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Moh. Jumhur Hidayat, menyampaikan pandangannya terkait perbedaan sikap antara Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahan sebelumnya dalam menyikapi Undang-Undang Cipta Kerja.

Dalam pernyataan resminya pada Minggu, 28 September 2025, Jumhur menegaskan bahwa KSPSI tidak akan ikut serta dalam aksi demonstrasi buruh yang direncanakan berlangsung pada 30 September.

Ia menyebut bahwa pihaknya lebih memilih jalur dialog dengan pemerintah dan DPR RI untuk merevisi UU Ciptaker sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Jumhur menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah membuka ruang untuk membongkar UU Ciptaker agar tidak terlalu berpihak pada kepentingan kapitalis.

Ia menilai bahwa sikap ini sangat berbeda dengan pemerintahan sebelumnya di era Presiden Joko Widodo.

Jumhur mengungkit bahwa pemerintahan Jokowi justru menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menghidupkan kembali UU Ciptaker yang telah dibatalkan oleh MK.

Ia menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk kezaliman terhadap kaum buruh.

Menurut Jumhur, KSPSI bergerak dengan prinsip sendiri dan tidak mengikuti provokasi pihak luar yang mendorong demonstrasi.

Ia menyebut bahwa sebanyak 202 federasi dan 20 konfederasi telah bergabung dalam sikap KSPSI untuk mengawal perubahan UU Ciptaker melalui jalur konstitusional.

Jumhur juga menyampaikan bahwa kerusakan yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya membutuhkan waktu untuk diperbaiki.

Ia menegaskan bahwa dirinya tidak melawan Prabowo karena memahami arah kebijakan yang pro terhadap rakyat.

Jumhur mencontohkan program Makan Bergizi Gratis sebagai langkah nyata pemerintah dalam mengatasi kemiskinan kronis.

Ia menyebut bahwa kaum buruh seharusnya mendukung pelaksanaan program tersebut agar berhasil, terutama di tengah upaya-upaya untuk menggagalkannya.

Contoh lain yang ia sampaikan adalah kebijakan kenaikan harga gabah yang meningkatkan daya beli petani serta kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen yang memberi ruang hidup lebih baik bagi buruh.

Jumhur menekankan bahwa program-program tersebut harus terus dikawal agar tidak terjadi penyimpangan.

Ia menyarankan agar penyimpangan seperti kasus keracunan dalam program MBG diinvestigasi dan pelakunya dihukum, tanpa harus menghentikan programnya.

Ia mengajak kaum buruh untuk tetap mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah secara aktif.

Jika di tengah jalan terjadi perubahan arah, Jumhur meyakinkan bahwa kaum buruh memiliki cara sendiri untuk menyikapinya.

Ia juga mendukung suara sejumlah aktivis yang meminta agar Presiden Prabowo memutus hubungan secara tegas dengan pemerintahan sebelumnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga