Herwin Sudikta Kritik Penutupan Dapur MBG Makassar: Salah Satu Kena, Semua Ikut Terdampak

Repelita Makassar - Penutupan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Makassar kembali menjadi sorotan publik.

Isu awal menyebut bahwa penghentian operasional dapur tersebut dipicu oleh dugaan pengurangan anggaran menjadi Rp6.500 per porsi.

Namun, Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Makassar, Abdillah Sattari, membantah tudingan tersebut.

Ia menegaskan bahwa penutupan dapur MBG Panakkukang 02 murni disebabkan oleh persoalan prosedural.

Meski demikian, kebijakan tersebut berdampak langsung pada ribuan siswa dari dua belas sekolah yang kini tidak lagi menerima jatah makan bergizi.

Pegiat media sosial Herwin Sudikta turut angkat bicara menanggapi polemik yang terus bergulir.

Ia menilai bahwa pola pengelolaan MBG selama ini menunjukkan adanya kesalahan mendasar dalam struktur pelaksanaannya.

Menurut Herwin, pemerintah lebih sibuk membagi jatah kepada kroni daripada merekrut tenaga ahli gizi untuk mengelola program secara profesional.

“Dari sekian banyak kasus keracunan MBG, pola yang keliatan jelas. Alih-alih rekrut ahli gizi buat ngurus program gizi, pemerintah lebih sibuk bagi-bagi jatah ke kroni,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Senin, 29 September 2025.

Ia menyebut bahwa solusi yang diambil pemerintah cenderung seragam dan instan, tanpa menyentuh akar persoalan.

Herwin menilai bahwa setiap kali muncul kasus luar biasa, pemerintah hanya menerapkan solusi template berupa penutupan SPPG.

Ia juga mempertanyakan alasan penutupan dapur MBG yang berdampak luas terhadap siswa.

Menurutnya, jika masalah hanya terjadi pada satu pengelola, maka evaluasi tidak seharusnya menghentikan distribusi makanan di seluruh sekolah terdampak.

“Padahal kalau yang salah cuma satu, kenapa yang lain harus ikut kena getahnya?” tegas Herwin.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kajian mendalam dan pengawasan ketat untuk menjamin kualitas program MBG.

Herwin menyatakan bahwa program sebesar ini tidak semestinya dijadikan ajang pembagian proyek.

“Program sebesar ini mestinya dikawal kajian serius, bukan sekadar bancakan proyek,” kuncinya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga