Diduga Ada Sabotase, 189 Porsi MBG di SDN Siswodipuran Ditarik Demi Keamanan Siswa

 

Repelita Boyolali - Sebanyak 189 porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah disiapkan untuk dibagikan kepada siswa SDN Siswodipuran, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, terpaksa ditarik kembali oleh pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Langkah tersebut diambil setelah muncul dugaan adanya upaya sabotase oleh sosok misterius yang masuk ke area sekolah.

Kepala Sekolah SDN Siswodipuran, Sri Sulasmi, menyampaikan bahwa orang asing tersebut bukan merupakan wali murid maupun petugas resmi dari SPPG.

“Dia bukan wali murid dan bukan petugas SPPG,” ujar Sri pada Senin, 29 September 2025.

Sri menjelaskan bahwa gerak-gerik orang tersebut mencurigakan namun dilakukan secara perlahan sehingga tidak langsung menarik perhatian banyak orang.

Yang lebih janggal, sosok itu mendorong siswa kelas 1 untuk segera mengambil paket MBG.

“Melipir begitu. Dia langsung tidak ada,” kata Sri Sulasmi.

Merasa ada yang tidak beres, Sri segera menghubungi pihak SPPG untuk memastikan keabsahan kehadiran orang tersebut.

Pihak SPPG kemudian memastikan bahwa tidak ada petugas mereka yang dijadwalkan datang ke sekolah pada hari itu.

Demi menghindari risiko terhadap keamanan siswa, SPPG memutuskan untuk menarik kembali seluruh porsi MBG yang telah disiapkan.

Kejadian ini menambah daftar panjang persoalan yang membayangi pelaksanaan program MBG, setelah sebelumnya muncul isu keracunan dan wacana dapur MBG wajib lapor ke puskesmas.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif nasional dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertujuan menyediakan makanan sehat dan bergizi secara gratis bagi kelompok rentan.

Kelompok penerima manfaat mencakup siswa sekolah, ibu hamil, balita, serta santri di pondok pesantren.

Dalam pelaksanaannya, MBG menggandeng dapur penyedia makanan bergizi yang disebut SPPG.

Syarat menjadi mitra MBG antara lain memiliki dapur mandiri, peralatan memasak, standar kebersihan dan sanitasi yang layak, serta dokumen legalitas usaha seperti NPWP dan izin operasional.

Sistem kemitraan MBG menggunakan skema reimburse, di mana mitra menyiapkan makanan terlebih dahulu dan kemudian diganti oleh pemerintah setiap pekan.

Hingga akhir September 2025, tercatat sebanyak 6.452 kasus keracunan makanan MBG menurut data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).

Sementara itu, data versi pemerintah yang dihimpun dari BGN, Kemenkes, dan BPOM mencatat jumlah total korban berada di kisaran 5.000 orang.

JPPI juga merinci lima provinsi dengan jumlah kasus keracunan MBG terbanyak, yaitu Jawa Barat dengan 2.012 kasus, Yogyakarta 1.047 kasus, Jawa Tengah 722 kasus, Bengkulu 539 kasus, dan Sulawesi Tengah 446 kasus.

Penurunan kasus sempat terjadi pada bulan Juni 2025 karena sekolah-sekolah tengah sibuk dengan penerimaan murid baru.

Tingginya angka keracunan MBG memicu respons dari berbagai tokoh, pejabat, hingga Presiden Prabowo Subianto.

Media asing pun turut memberitakan insiden tersebut.

Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, program MBG telah berjalan selama sembilan bulan dan mencatat sejumlah insiden keamanan pangan.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari merinci data keracunan MBG dari tiga lembaga.

BGN mencatat 46 kasus dengan 5.080 penderita per 17 September 2025.

Kemenkes mencatat 60 kasus dengan 5.207 penderita per 16 September 2025.

BPOM mencatat 55 kasus dengan 5.320 penderita per 10 September 2025.

Kajian BPOM menunjukkan bahwa puncak kejadian keracunan terjadi pada Agustus 2025, dengan sebaran terbanyak di Jawa Barat.

Penyebab utama keracunan MBG meliputi higienitas makanan, suhu dan ketidaksesuaian pengolahan pangan, kontaminasi silang, serta indikasi alergi pada penerima manfaat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga