Rocky Gerung Ungkap Pemakzulan Gibran Mungkin Secara Konstitusi tapi Sulit Secara Politik

 

Repelita Jakarta - Pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa secara konstitusional, pemakzulan terhadap Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka adalah hal yang memungkinkan.

Namun, ia menekankan bahwa secara politik, langkah tersebut akan sulit direalisasikan.

Dalam diskusi bersama wartawan senior Hersubeno Arief, Rocky menjelaskan bahwa konstitusi Indonesia mengatur mekanisme pemakzulan dengan syarat-syarat tertentu, seperti pengkhianatan terhadap negara, pelanggaran konstitusi, atau tindakan tercela.

"Impeachment itu bukan hal terlarang, dia diatur dalam konstitusi," ujar Rocky.

Meskipun demikian, Rocky menyoroti bahwa tantangan utama terletak pada kondisi politik di parlemen.

Mayoritas anggota DPR saat ini berasal dari koalisi pemerintahan yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran, sehingga proses pemakzulan akan menghadapi hambatan signifikan.

"Kalau tidak ada dukungan di DPR, bagaimana? Karena DPR dikuasai mayoritas oleh koalisi kabinet Pak Prabowo, tentu saja prosesnya tidak mudah," tambahnya.

Rocky juga menanggapi pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyebut dirinya sebagai didikan dari tokoh-tokoh militer senior seperti Wiranto, Hendropriyono, dan Try Sutrisno.

Menurut Rocky, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Presiden memahami adanya perbedaan pandangan di kalangan elite senior.

"Bayangkan, presiden sendiri masih menganggap itu senior. Jadi kira-kira Pak Prabowo mau bilang, 'Senior saya saja berbeda pendapat kok.' Jadi biasa saja dong," kata Rocky.

Lebih lanjut, Rocky menjelaskan bahwa proses pemakzulan memerlukan dukungan dari partai-partai di DPR, kemudian harus melalui Mahkamah Konstitusi untuk dinilai kelayakan hukumnya sebelum dikembalikan ke MPR untuk keputusan final.

Ia menekankan bahwa meskipun secara hukum dimungkinkan, secara politik langkah tersebut sangat berat untuk diwujudkan.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga