Panglima Kerahkan TNI Kawal Kejaksaan, Rocky Gerung: Prabowo Sedang Beri Sinyal Tegas ke KPK dan Aparat Hukum

 

Repelita Jakarta - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memerintahkan pasukannya untuk menjaga seluruh kantor Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di berbagai daerah.

Instruksi ini disampaikan melalui telegram resmi dan ditindaklanjuti oleh jajaran TNI dengan menerjunkan personel secara bergiliran.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap institusi kejaksaan.

Jenderal Agus menekankan bahwa kehadiran TNI bukan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum.

Tugas mereka terbatas pada pengamanan fisik dan menciptakan rasa aman bagi jaksa dalam menjalankan tugas.

Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi menjelaskan bahwa pengerahan pasukan dilakukan sesuai permintaan yang sah.

Ia memastikan bahwa seluruh prosedur berjalan berdasarkan peraturan dan tidak akan melanggar batas kewenangan.

Dukungan ini dinilai sebagai upaya meningkatkan ketertiban dalam proses penegakan hukum.

Kejaksaan Agung menyambut baik kehadiran personel TNI dan menyatakan bahwa kerja sama ini tidak memengaruhi independensi institusi mereka.

Penempatan pasukan dilakukan di berbagai titik strategis termasuk akses masuk gedung dan kawasan sekitarnya.

Pihak kejaksaan menyatakan bahwa personel TNI hanya fokus pada pengamanan dan tidak terlibat dalam penanganan perkara.

Langkah ini menuai perhatian publik dan sejumlah pihak yang mempertanyakan urgensi keterlibatan militer dalam sektor sipil.

Namun pemerintah menegaskan bahwa kehadiran TNI di kantor kejaksaan bersifat sementara dan atas dasar permintaan sah institusi penegak hukum.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai tindakan tersebut sebagai sinyal dari Presiden Prabowo untuk mempercepat penanganan kasus-kasus korupsi.

Menurutnya, Prabowo ingin lembaga penegak hukum lebih solid dalam menangani perkara besar tanpa ada tekanan dari luar.

Ia menilai bahwa peran militer dalam hal ini bukan bentuk intervensi, melainkan jaminan stabilitas di sektor hukum.

Instruksi ini memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kelancaran proses hukum dan pemberantasan korupsi.

Kehadiran TNI diharapkan dapat mengurangi potensi gangguan terhadap jaksa dan institusi yang sedang bekerja.

Namun demikian, sejumlah kalangan meminta agar langkah ini tetap diawasi dan tidak dijadikan preseden untuk pelibatan militer secara luas dalam ranah sipil.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga