Repelita Jakarta - Nama Budi Arie Setiadi disebut dalam dakwaan kasus suap terkait perlindungan situs judi daring.
Ia sebelumnya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika pada periode 2023–2024, dan kini menduduki posisi sebagai Menteri Koperasi dan UKM.
Dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, disebutkan bahwa Budi Arie memiliki kaitan dengan salah satu terdakwa bernama Zulkarnaen Apriliantony.
Zulkarnaen diduga merupakan orang dekat Budi Arie yang turut terlibat dalam jaringan praktik pengamanan situs-situs judi daring.
Pada Oktober 2023, Budi Arie disebut meminta Zulkarnaen untuk mencari orang yang mampu mengidentifikasi situs-situs tersebut.
Zulkarnaen kemudian mengenalkan sosok bernama Adhi Kismanto, yang diketahui memiliki alat khusus untuk mengumpulkan data terkait situs judi.
Meskipun Adhi gagal lolos seleksi sebagai tenaga ahli karena tak memiliki gelar sarjana, ia tetap diangkat bekerja di Kementerian Kominfo atas perhatian langsung dari Budi Arie.
Tugas utama Adhi awalnya adalah menemukan dan melaporkan situs-situs judi kepada tim pemblokiran.
Namun, seiring waktu, Adhi diduga justru terlibat dalam upaya melindungi situs-situs tersebut dari pemblokiran.
Ia disebut bekerja sama dengan dua pihak lain, yakni Denden Imadudin Soleh dan Muhrijan alias Agus, untuk melancarkan operasi tersebut.
Dalam pertemuan antara ketiganya, disepakati sistem pembagian hasil.
Adhi memperoleh 20 persen, Zulkarnaen 30 persen, dan sisanya sebesar 50 persen disebut mengalir ke Budi Arie.
Budi Arie langsung membantah tuduhan tersebut.
Ia menyatakan tidak pernah mengeluarkan perintah, baik tertulis maupun lisan, untuk memberikan perlindungan terhadap situs-situs judi daring.
Ia juga menegaskan tidak pernah menerima keuntungan finansial dari aktivitas ilegal itu.
Dalam keterangan terpisah, ia mengaku telah mencurigai adanya praktik menyimpang di lingkungan Kementerian Kominfo sejak awal masa jabatannya.
Namun, menurutnya, saat itu belum ada cukup bukti untuk bertindak lebih jauh.
Budi juga mengungkapkan bahwa sejumlah pegawai yang diduga terlibat telah dipindahkan dari jabatan mereka.
Sebelumnya, pada Desember 2024, ia telah menjalani pemeriksaan oleh Bareskrim Polri selama enam jam terkait kasus ini.
Ia menegaskan kesiapannya untuk membantu jalannya proses hukum secara transparan.
Menurutnya, pemberantasan judi online merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa.
Kasus ini menyoroti dugaan keterlibatan pejabat tinggi negara dalam upaya perlindungan terhadap aktivitas judi daring.
Meskipun Budi Arie membantah terlibat, proses hukum masih terus berjalan untuk mengungkap fakta-fakta di balik perkara ini. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok