Repelita, Purwakarta - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memperkenalkan program baru bagi siswa bermasalah di wilayahnya.
Program ini melibatkan pembinaan di barak militer.
Rencana tersebut mulai diterapkan pada 2 Mei 2025.
Durasi pembinaan berlangsung antara enam bulan hingga satu tahun.
Tujuan utama program ini adalah membentuk karakter siswa agar lebih disiplin dan bertanggung jawab.
Kategori siswa yang akan dikirim ke barak meliputi pelaku tawuran.
Termasuk juga anggota geng motor, pecandu gim daring seperti Mobile Legends, serta siswa yang sering membolos atau bersikap melawan guru dan orang tua.
Selama di barak, siswa tetap akan mengikuti proses belajar-mengajar.
Kurikulum disesuaikan agar siswa tetap mendapatkan pendidikan formal.
TNI Angkatan Darat melalui Kodam III/Siliwangi menyatakan dukungannya terhadap program ini.
Pelatihan akan difokuskan pada pembentukan karakter dan nasionalisme.
Proses pengiriman siswa akan dilakukan dengan persetujuan orang tua dan pihak sekolah.
Meski demikian, sejumlah pihak menyampaikan kritik terhadap rencana tersebut.
Imparsial menyebut pelibatan TNI berpotensi melanggar hak asasi manusia.
Pendekatan militer dinilai tidak sesuai dengan prinsip pendidikan yang demokratis.
Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana juga menyoroti pendekatan yang digunakan.
Menurutnya, pembinaan karakter harus mengedepankan psikologi anak dan peran lingkungan keluarga.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa program ini bukan pendidikan militer.
Program ini murni untuk pembinaan karakter.
Ia menekankan tidak akan ada latihan perang dalam pelaksanaannya.
Seluruh kegiatan akan bersifat membangun mental dan kedisiplinan siswa.
Evaluasi rutin akan dilakukan untuk memastikan keberhasilan program.
Dedi berharap, para siswa yang ikut program dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik.
Program ini diharapkan menjadi solusi konkret atas persoalan kenakalan remaja di Jawa Barat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok