Repelita Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan empat permasalahan serius dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
ICW mendesak agar Presiden Prabowo segera bertanggung jawab dan menghentikan program tersebut.
Menurut ICW, masalah pertama adalah pengelolaan anggaran yang diduga sarat kecurangan.
Mitra dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, terpaksa menutup operasionalnya karena mengalami kerugian hampir Rp 1 miliar akibat tidak menerima pembayaran dari Yayasan MBN.
Masalah kedua terkait penyaluran anggaran yang keliru.
ICW menilai bahwa penyaluran anggaran MBG melalui skema bantuan pemerintah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.
Masalah ketiga adalah dugaan penggelapan dana.
ICW mencatat adanya dugaan penggelapan dana MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, yang menyebabkan mitra dapur MBG merugi hampir Rp 1 miliar.
Masalah keempat adalah potensi konflik kepentingan.
ICW menduga bahwa para penyedia makanan dalam program MBG terafiliasi dengan Presiden Prabowo Subianto, yang memperkuat dugaan masalah dalam program ini.
ICW menilai bahwa dengan adanya empat masalah tersebut, program MBG sebaiknya dihentikan untuk mencegah kerugian lebih lanjut dan menjaga integritas pemerintahan.
Sebagai informasi tambahan, Badan Gizi Nasional (BGN) yang dibentuk untuk mengelola program MBG memiliki anggaran sebesar Rp 71 triliun pada tahun 2025.
Namun, ICW menilai bahwa pengelolaan anggaran tersebut tidak transparan dan tidak efisien.
ICW berharap agar Presiden Prabowo segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki pelaksanaannya atau menghentikannya jika diperlukan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok